jatimnow.com - Plt. Wali Kota Blitar Santoso tidak setuju dengan inisiasi gerakan people power yang isinya menolak hasil rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sangat tidak sepaham dengan people power. Karena itu bukan langkah yang menentramkan masyarakat tapi justru mengacaukan situasi dan kondisi bangsa. Saya tidak mendukung yang namanya people power," ujar Santoso, Senin (13/5/2019).
Menurutnya, masyarakat sangat menghendaki kondisi yang aman dan nyaman tanpa terprovokasi adanya berita hoaks. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar itu menjelaskan, banyak cara yang bisa dilakukan bila merasa keberatan atau tidak setuju dengan hasil pemilu.
Baca juga: Video: Aksi Damai Pemuda Lintas Agama di Probolinggo
Masyarakat bisa menggugat atau melapor melalui Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Selain itu, perjuangan para petugas pemilu dalam bekerja menyelenggarakan pemilu, patut diapresiasi.
Baca juga: Pemuda Lintas Agama di Probolinggo Tuntut Pengusutan Aksi 22 Mei
"Kita tahu sendiri betapa kasihannya petugas KPPS yang meninggal di seluruh Indonesia. Mereka sudah mencurahkan tenaganya, fikiran dan tanggungjawabnya. Tinggal menunggu 22 Mei untuk diumumkan. Nah itulah yang akan kita tunggu. Jangan sampai kita terprovokasi dengan yang namanya berita hoaks dan ajakan yang ndak berlandaskan pada hukum," tuturnya.
Ia mengajak masyarakat untuk menghormati proses pemilu yang tengah berlangsung serta menjaga situasi tetap kondusif.
Baca juga: FKUB Tulungagung Dukung Polisi Usut Tuntas Perusuh 22 Mei
"Mari kita hormati proses pemilu. Kalau memang ada yang tidak sependapat, ada salurannya. Sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti di sana akan diproses dengan aturan yang berlaku sehingga tidak akan merugikan masyarakat Indonesia," tutup Santoso.