jatimnow.com - Partai Golkar akan menginterpelasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait insiden kunjungan Menpora Zainuddin Amali yang gagal masuk dalam Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan tidak ada pejabat pemkot yang menyambut.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan, hak interpelasi oleh dewan tetap harus digunakan.
"Diinisiasi secara hati-hati dan selektif," kata Surokim kepada jatimnow.com, Selasa (5/11/2019).
Baca juga: Melunaknya Partai Golkar Tidak Menggunakan Hak Interpelasi
Menurutnya, dampak interpelasi akan jauh lebih kompleks dalam konteks menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya tahun 2020.
"Jika tidak selektif dampaknya bisa panjang, kompleks dan sangat politis. Apalagi di era terbuka seperti ini publik juga bisa menjadi parlemen virtual yang bisa memberi tekanan, terlibat aktif melalui medsos untuk ikut aktif menciptakan kegaduhan ruang publik," terangnya.
Surokim mengusulkan agar ditempuh cara-cara yang lebih kultural, duduk satu meja.
"Lebih baik dicarikan jalan nonformal dulu agar bisa tercapai titik temu terkait dengan masalah yang sedang dipertanyakan. Itu jauh akan lebih efektif menjelang penyelenggaraan Pilwali 2020. Saya masih menyakini jalan kultural silaturrahim masih lebih efektif untuk menyelesaikan hal seperti itu sekarang ini," paparnya.
Baca juga: Rencana Interpelasi untuk Wali Kota Risma Berakhir
Surokim yang juga peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) menerangkan, Wali Kota Risma juga punya kepentingan untuk bisa khusnul khotimah menjelang akhir masa jabatan. Sehingga diperlukan juga membangun komunikasi dan silaturrahim lebih intens dengan anggota DPRD Surabaya.
"Ya cara-cara adat ngopi, cangkruan ala Suroboyo khan bisa diinisiasi dengan mengundang pihak-pihak terkait. Masak hal begitu nggak bisa clear dan mencapai titik temu," ujarnya.
"Menurut saya, bisa lah. Itu hanya soal komunikasi saja. Bukankah itu juga kearifan lokal khas Surabaya yang bisa diupayakan lagi," terangnya.
Surokim menambahkan, dampak interpelasi akan sungguh sangat kompleks untuk ke depannya tidak hanya bagi eksekutif, tetapi juga untuk legislatif.
Baca juga: Risma Terancam Interpelasi, Pengamat: Tidak Akan Terjadi Pemakzulan
"Dewan juga harus belajar dengan sejarah penggunaan interpelasi dan efeknya biasanya lama untuj dipulihkan dan dinormalkan. Apalagi karakter khas warga kota Surabaya yang lugas juga perlu dipertimbangkan," tambahnya.
Ia menilai, Wali kota Risma untuk tetap bisa membuka komunikasi dan menghindari jalan interpelasi.
"Saya pikir Bu Risma tetap penting untuk membuka komunikasi dan menghindari jalan penggunaan interpelasi oleh dewan. Kompleks sekali efeknya dan bisa potensial menciptakan kegaduhan-kegaduhan di Yos Sudarso (Gedung DPRD Surabaya). Perlu juga kita semua menghemat energi untuk hal-hal yang jauh lebih strategis untuk Surabaya ke depan," jelasnya.