jatimnow.com - Lamongan menjadi pemerintah daerah terbaik dalam melakukan implementasi pencegahan korupsi secara nasional dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan itu diberikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Bupati Lamongan Fadeli.
Apresiasi itu diberikan atas dasar rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program dari KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi kepada pemerintah, pusat dan daerah.
Baca juga: Menengok Kesiapan Pemkab Lamongan Hadapi Wacana Kurikulum Baru
Raihan Pemkab Lamongan tahun ini menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk mencegah korupsi. Karena dalam Korsupgah tahun lalu, Pemkab Lamongan juga menjadi yang terbaik di tingkat nasional.
"Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan prima," ujar Bupati Fadeli usai menerima penghargaan.
Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik Nasional dalam pencegahan korupsi karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh, 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.
Baca juga: Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK
"Kami tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya," ungkapnya.
Seperti rekomendasi untuk memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Di antara pemenuhan indikator tersebut adalah terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Baca juga: 220 Pasangan di Lamongan Ajukan Pernikahan Dini, 75 Alasan Hamil
Kemudian ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset dan indikator tata kelola dana desa. Sementara terkait pelayanan prima, saat ini sudah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020. MPP ini akan menyatukan semua pelayanan perizinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.
Sementara Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi.
Selain Pemkab Lamongan, ada 9 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima apresiasi tersebut yaitu Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten. Kemudian ada Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi dan Pemkot Balikpapan.