jatimnow.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada 161 pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di wilayah II tahun 2019.
Hal itu merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem SAKIP.
Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan Kemenpan RB setiap tahun. Dari hasil evaluasi tersebut diberikan kepada lembaga termasuk pemerintah daerah berupa penghargaan dan rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya dengan beberapa kategori.
Baca juga: Surabaya Buka 2.789 Formasi ASN di 2024, Terdiri PPPK dan CPNS
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebagai salah satu penerima hasil evaluasi SAKIP dengan meraih predikat A.
Predikat A yang diterima Pemkab Gresik tersebut adalah yang kedua kalinya dan merupakan predikat tertinggi yang diterima Pemkab Gresik selama dua tahun terakhir, yaitu Tahun 2019 atas evaluasi Tahun 2018 dan Tahun 2020 atas evaluasi Tahun 2019.
Penghargaan itu diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, di Bali, Senin (27/1/2020).
Baca juga: Pemkab Ponorogo Akan Buka 691 Formasi Lowongan PPPK, Simak Syaratnya
Mewakili Bupati Gresik, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemkab Gresik, Tursilowanto Hariogi menyatakan, Pemerintah Kabupaten Gresik sangat bersyukur atas perolehan kategori A pada penilaian SAKIP Tahun 2019. Sebab dari penerapan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang efisien selama ini, Pemkab Gresik dinilai berkomitmen sehingga dapat mempertahankan penilaian hingga mencapai predikat A.
"Tentu ini adalah salah satu bentuk komitmen Bapak Bupati Gresik (Sambari Halim Radianto) dalam menerapkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien," kata Tursilowanto Hariogi.
Di sisi lain, Kemenpan RB juga memberikan rekomendasi dalam hasil evaluasi tersebut.
Baca juga: Dinkes Siapkan Alkes dan SDM untuk Mengisi Rumah Sakit Surabaya Timur
"Agar pemerintah daerah mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan, dalam hal pelayanan terhadap masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, SAKIP adalah tolok ukur atau standart bagi pemerintah daerah untuk mengukur baik atau tidaknya perencanaan dan setiap anggaran.
"Semua administrasi, baik dimulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran harus dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Bapak Bupati juga akan terus berkomitmen dan berupaya agar terus ada peningkatan terhadap kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.