jatimnow.com - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, khususnya dinas kesehatan memperhatikan tenaga medis di tingkat puskesmas.
Sebab dari informasi yang diterimanya, Imam mendapatkan laporan bahwa ada empat pasien di Puskesmas Krembangan yang sudah di-rapid test dan hasilnya reaktif atau positif.
"Kami mendapatkan laporan ada empat pasien yang sudah di-rapid test dan hasilnya positif. Salah satu di antaranya sudah dites swab, hasilnya juga positif Covid-19," ujar Imam, Selasa (28/4/2020).
Baca juga: Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75
Menurut Imam, hasil itu membuat dokter, perawat, tenaga medis hingga cleaning service di Puskesmas Krembangan khawatir, sehingga mereka meminta untuk di-rapid test.
Namun lanjut Imam, dari informasi yang diterimanya, permintaan itu tidak dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut bahkan diminta untuk beroperasi seperti biasa melayani masyarakat.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen
"Kalau informasi itu benar bisa membahayakan masyarakat. Apalagi puskesmas sentra pelayanan kesehatan terdepan melayani masyarakat kelas bawah, melayani masyarakat kurang mampu yang ingin berobat di puskesmas," ujar Politisi Partai NasDem dari Dapil I (Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, Gubeng) Surabaya.
Imam membandingkan dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang menutup kantor dan pelayanan di Kecamatan Tandes dan Kelurahan Balongsari ketika ada salah satu pegawai di kecamatan itu meninggal dunia akibat diduga terpapar Covid-19.
Masih kata Imam, meski pelayanan di Puskesmas Krembangan diminta beroperasi, tapi informasinya tidak ada protokol penanganan Covid-19. Petugas medis hingga cleaning service tetap diminta berkeja dan melayani tanpa mengetahui apakah mereka tepapar atau tertular Virus Corona dari pasien yang sempat dirawat di Puskesmas Krembangan.
Baca juga: Ini Penjelasan Pakar Virologi Mengenai Virus Corona Varian Lambda
"Kami berharap pemerintah kota tidak menutup-nutupi informasi yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Juga tidak membahayakan masyarakat lainnya," jelasnya.
Sementara itu, hingga pukul 18.40 Wib, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya drg Febria Rachmanita saat dikonfirmasi jatimnow.com melalui telepon maupun pesan whatsapp (WA) terkait informasi tersebut belum merespon.