jatimnow.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habibah meminta Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota Surabaya menghentikan atau menyetop rapid test massal, setelah munculnya antrean tanpa menerapkan physical distancing di Terminal Keputih.
"Bukan hanya di Keputih saja. Hampir rata-rata rapid test terjadi antrean penumpukan warga, berdempet-dempetan, tidak jaga jarak seperti rapid test di Siola, di Masjid Al Akbar," ujar Camelia Habibah, Kamis (4/6/2020).
Camelia menegaskan, rapid test massal yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak efektif.
Baca juga: Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75
"Lebih baik pemkot tidak menggelar rapid test massal jika kesiapan mereka belum bisa melakukan protokol kesehatan Covid-19, warga masih antre mepet-mepet," jelasnya.
Politisi PKB ini menambahkan, pemkot juga disebutnya tidak menerapkan protokol ketika mengangkut warga ke atas mobil pikap dan bergerembol.
"Menurut saya, sebelum menggelar rapid test, siapkan dulu fasilitas kesehatannya, ruang tampungnya, tenaga medisnya," ungkap Camelia.
"Pemkot Surabaya juga harus membuka diri ke berbagai elemen masyarakat. Misalnya pemkot mengundang pakarnya atau dari perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan mengajak mahasiswa kedokterannya untuk menjadi relawan," tambahnya.
Baca juga: Peserta Rapid Test di Keputih Membludak, Ini Kata Gugus Tugas Surabaya
Dia juga berharap agar pemkot melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya benar-benar bekerja dan menyiapkan langkah yang terukur dan terarah.
"Jangan sampai kejadian fatal di Kedung Turi. Dari hasil negatif diralat menjadi positif. Ini membahayakan bagi penderita dan masyarakat lainnya," jelasnya.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen
Sementara Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Eva Wati menambahkan, antrean warga yang berdempet-dempetan itu menandakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya tidak siap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Banyak anggota ASN juga ikut antre tes di lokasi tanpa menerapkan physical distancing. Ini menandakan Pemkot Surabaya tidak siap dengan protokol," tegasnya.
Politisi PAN ini berharap, Pemkot Surabaya harus mengetahui kondisi yang terjadi, termasuk melihat kemampuan petugas dalam melakukan pengetasan.
"Petugas tes sebagai manusia juga ada batasnya. Petugas tes juga perlu waktu istirahat yang cukup. Jangan dipaksakan mereka melakukan tes karena bisa berdampak tidak baik bagi petugas maupun orang lain," jelas anggota DPRD Surabaya termuda yang biasa disapa Jeje ini.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati menilai, rapid test seharusnya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak dan memakai masker, hindari kerumunan.
Baca juga: Ini Penjelasan Pakar Virologi Mengenai Virus Corona Varian Lambda
"Saran saya harus mengutamakan kualitas kemudian kuantitas. Jika memang ada target 500 dan 1000 orang, maka harus ditegaskan ke warga," ucap Ajeng.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta agar Pemkot Surabaya transparan dalam rencana di setiap undangan ke warga.
"Jangan menerima di atas target. Gugus tugas harus punya fokus, karena dampaknya tidak hanya menimbulkan kerumunan, tetapi akan menimbulkan klaster baru," tambahnya.
"Juga mempertinggi risiko bagi tenaga medis yang bertugas, berapa sumber daya manusia (SDM) yang bertugas. Jangan sampai overworking yang menjadikan turunnya imun. Yang terpenting juga kesiapan APD bagi tenaga medis dan satgas saat mengelar rapid test massal," tandasnya.