jatimnow.com - Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) menangis sambil bersujud saat audiensi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim dan IDI Surabaya di Balai Kota Surabaya. Wali Kota Risma menangis lantaran tidak bisa berkomunikasi dengan RSU dr Soetomo.
Katanya, dia sudah membuka dan membangun komunikasi berulangkali, tetapi belum ada hasil. Dia juga mengaku bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa masuk dan berkomunikasi dengan RSU dr Soetomo.
Menanggapi keluhan Wali Kota Risma tersebut, Direktur Utama (Dirut) RSU dr Soetomo, dr Joni Wahyuhadi menyebut bahwa komunikasi selama ini berjalan baik dan tidak pernah ada masalah.
Baca juga: Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75
"Lho, hubungannya mesra. Setiap hari, sore itu kita selalu kontak-kontakan, dinas kesehatan, dinas kesehatan provinsi, gugus tugas dan semua dinas kesehatan kota dan kabupaten," terang dr Joni di Gedung Ngara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (29/6/2020).
dr Joni yang juga menjabat sebagai Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur itu menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan setiap hari.
"Itu kontak-kontak setiap hari, telepon telepon. Jadi hubungannya tidak ada masalah," tegasnya.
"Kita ini sebetulnya kan, kami orang Surabaya, Rumah Sakit Soetomo ada di Surabaya. Ini buktinya, kepala dinas telepon kami pengen ke (RSU dr) Soetomo. Monggo buk monggo (silahkan bu silahkan). Apa yang dicari monggo, gak masalah," tutur dr Joni.
Dia juga menyampaikan bahwa jika dirinya menghubungi Wali Kota Risma secara langsung, itu adalah hal tidak mungkin.
"Kalau saya menelepon ibu walikota tidak mungkin, saya kan rakyat biasa. KTP saya Surabaya lo, kan gak mungkin. Kecuali ibu walikota ajudannya telepon saya. Dok ditimbali (dipanggil) ibu walikota, lha saya baru berani telepon. Tapi belum," tambahnya.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen
"Saya hubungannya baik, saya menghormati beliau. Ada buktinya lo saya menghormati dan menghargai beliau. Kami sangat menghargai beliau karena beliau kan walikota, perhatian terhadap rakyat kecil. Jadi kalau sulit dihubungi, ndak," tegas dr Joni kembali.
Terlepas itu, dr Joni menjelaskan bila sudah ada pengumuman dari gugus tugas pusat, maka data akan dikirim ke provinsi.
"Setelah Pak Yuri (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto) mengumumkan, kemudian dikirim ke dinas provinsi, lalu dinas provinsi kirim ke kota," ungkapnya.
"Dari kota dilakukan pengecekan. Ada yang cepat ada yang lambat. Kenapa lambat, karena kalau banyak diumumkan positif biasanya lambat. Karena kota dan kabupaten ngecek, bener ta ini. Apakah domisilinya, misal Sidoarjo," tambah dr Joni.
Jadi menurutnya, dasar data pasien Covid-19 itu adalah domisili, bukan KTP.
Baca juga: Ini Penjelasan Pakar Virologi Mengenai Virus Corona Varian Lambda
"Kenapa domisili, karena untuk kepentingan tracking, tracing. Saya dulu awal-awal ya keliru dasarnya KTP, ternyata tidak, dasarnya itu domisili. Setelah itu cocok-cocokan data," bebernya.
"Jadi dengan kawan-kawan di kota telepon-telponan terus. Data yang ada itu sudah confirm oleh kota, oleh kabupaten. Yang kita sampaikan itu sudah confirm. Jadi tidak ada perbedaan data," ungkap dr Joni.
dr Joni juga mengingatkan semua pihak untuk berpedoman pada pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Pandemi Covid-19.
"Jadi untuk itu kita harus satu bahasa menyelesaikan masalah ini. Pesen Bapak Presiden kan harus sama persepsi," tandasnya.