jatimnow.com - Hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 ini diperingati di tengah Pandemi Covid-19. Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin berharap Polri dan TNI serta masyarakat tetap menjaga soliditas.
"Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke 74 buat Bhayangkara Bhayangkara Polri yang mengawal sebagai garda terdepan keamanan," kata Machfud Arifin di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (1/7/2020).
"Tentunya mengawal keamanan tidak bisa sendirian, harus solid dengan TNI, dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan masyarakat. Apalagi di era Pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
Baca juga: Saat Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Terima Penghargaan dari Polri
Machfud Arifin yang maju sebagai calon wali kota (Cawali) Surabaya ini membenarkan apa yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran tentang Pandemi Covid-19 yaitu disiplin adalah vaksin.
"Jadi memang sebetulnya yang menjadi panglima dalam menghadapi Covid-19 ini adalah masyarakat. Masyarakat harus taat aturan dan mencegah tidak terjadinya penyebaran Covid-19," tuturnya.
Cawali Surabaya yang diusung koalisi partai PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, NasDem, Golkar dan PKS ini juga menerangkan ada tiga aspek untuk menangani Pandemi Covid-19 ini.
Baca juga: 10 Anak Petani di Sidoarjo Dapat Beasiswa Rp5 Juta
"Nomor satu, bagaimana aspek penanganan medisnya seperti apa. Kedua, bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan. Ketiga, bagaimana penanganan terhadap masyarakat yang terdampak secara sosial maupun ekonomi," ujarnya.
"Saya berharap Polri terdepan di dalam menghadapi problem-problem sosial. Polisi memang hadir pada saat masyarakat membutuhkan seperti saat terjadi banjir, tanah longsor, puting beliung. Apalagi di Pandemi Covid-19 ini," tambahnya.
Menurut Machfud Arifin, pemerintah, bupati, wali kota yang terdepan dan memiliki konsep yang jelas.
Baca juga: Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Sidoarjo Bedah Rumah di Kalijaten Taman
"Saya berharap polisi itu punya kepekaan. Artinya yang di depan bukan sekedar polisi, tapi pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, wali kota, bupati yang di depan," terangnya.
"Harus ada konsep-konsep yang jelas. Polisi bisa menstimulus pemerintah dan memandunya," jelasnya.