jatimnow.com - Tahapan pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya terus berlanjut di tengah Pandemi Covid-19. KPU beserta jajarannya melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) data para pemilih ke rumah-rumah penduduk di seluruh Surabaya. Sejak Sabtu 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.
"Kegiatan coklit itu untuk pemutakhiran data pemilih, sehingga tercatat dengan benar dan terverifikasi faktual warga yang mempunyai hak suara dalam Pilkada Kota Surabaya, 9 Desember 2020, yang akan memilih calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali) terbaik pilihan rakyat," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (19/7/2020).
Maka, pendataan pemilih oleh KPU Kota Surabaya adalah untuk memastikan tidak ada pemilih 'selundupan' nantinya saat Pilkada 9 Desember 2020. Pemilih yang sebenarnya tidak berhak memberikan suara.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Kita juga tidak ingin ada warga yang punya hak suara, tapi tidak terdata. Kita tidak ingin Pilkada di Surabaya terciderai oleh berbagai kecurangan. Karena kecurangan akan mengkhianati demokrasi dan dengan sendirinya mengingkari 'suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Awi.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Karena itu, DPRD Kota Surabaya ingin memastikan semua warga Kota Pahlawan yang memenuhi syarat memilih tercatat sebagai pemilih.
Agar mereka terfasilitasi dengan baik dalam pemberian suara. Sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi dalam Pilkada 9 Desember 2020.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Saya Sabtu kemarin sudah didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan diverifikasi. Rumah saya terdiri 4 pemilih: saya, istri, dan dua anak. Disaksikan Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, PPK, dan aparatur Bawaslu Kota Surabaya," ujar dia.
"Saya mengapresiasi KPU Kota Surabaya yang menjalankan kegiatan coklit dengan standar ketat protokol kesehatan, di tengah pandemi Covid-19. Seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus dirapid test dulu, kemudian memakai masker, face shield dan bersarung tangan. Dalam situasi sulit, KPU berserta jajarannya dan Bawaslu tetap bergerak demi terselenggaranya Pemilukada yang demokratis, bersih, jujur dan adil," imbuhnya.