jatimnow.com - Modernisasi sektor pendidikan harus dilakukan untuk mencegah tindak radikalisme maupun aksi terorisme.
Hal itu diulas dalam diskusi 'Moderasi dari Sekolah' yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Timur.
Diskusi yang digelar di Hotel Rayz Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu (7/10/2020) itu mengusung tema 'Internalisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Sekolah dalam menumbuhkan Moderasi Beragama'. Diskusi ini diikuti 80 kepala sekolah, Guru PAI SD/MI, SMP/MTs serta Guru Agama Kristen dan Hindu.
Baca juga: Diskusi Buku Mega Merger In The Pandemic Era: Referensi Perbankan Syariah
Budayawan Ngatawi Al Zastrauw yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi itu menyampaikan, strategi utama moderasi pendidikan yaitu bagaimana budaya bisa melunakkan hati yang keras. Hal itu menjadi kunci paradigma pendekatan yang harus diutamakan.
"Proses internalisasi nilai-nilai agama dan budaya memerlukan strategi khusus dan harus dimulai sejak dini khususnya di periode tumbuh kembang anak. Bila baik hatinya, baik pula perilakunya. Sebaliknya bila rusak hatinya, maka akan negatif pula perilakunya," jelas Ngatawi.
Budayawan yang dikenal dekat dengan almarhum Gus Dur ini menyebut bahawa moderasi dari pendidikan sebagai proses menerima perbedaan secara ikhlas.
"Menerima perbedaan yang ada secara ikhlas sehingga bisa hidup bersama orang-orang yang memiliki perbedaan adalah pengertian harfiah dari moderasi," paparnya.
Menurutnya, strategi internalisasi nilai-nilai agama sering dilakukan dengan pendekatan budaya. Hal itu sebaiknya dilakukan saat masih anak-anak.
"Proses pengenalan syariat agama baik Islam, Kristen, Hindu selalu dilakukan dengan penuh suka cita kepada anak-anak. Sehingga anak sejak dini mengenal nilai-nilai spiritualitas dengan baik tanpa ada paksaan," tuturnya.
Sementara Kasubdit Pengawasan BNPT, Chairil Anwar mengatakan, selain melakukan proses penanggulangan terorisme dengan aspek penegakan hukum secara tegas, BNPT juga melakukan pendekatan secara lunak dengan program-program yang berkonsepsi soft approach.
"Moderasi dari sekolah termasuk di dalamnya upaya internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam menghadapi terorisme merupakan bentuk penanganan radikalisme secara pendekatan lunak," tutur Chairil Anwar membacakan isi sambutan Direktur Pencegahan BNPT, R. Ahmad Nurwakhid.
Baca juga: Setahun KSK Bojonegoro, Ruwat Kang Ruwet bersama Sudjiwo Tejo
Secara khusus BNPT mendorong para guru dan pelaku sektor pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan metode pengajaran pada materi pendidikan agama agar siswa didik bisa sejak dini memahami proses moderasi atau menerima perbedaan sehingga dapat hidup harmoni dalam perbedaan yang ada.
Karena penguatan kapasitas para pengajar, guru agama untuk menyamakan persepsi tentang radikalisme dan terorisme, peta kerawanan serta cara menghadapinya secara benar.
"Konteks ini BNPT juga bekerja sama lintas sektor baik dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional termasuk asosiasi guru," tambahnya.
Di tempat yang sama, Kabid Agama, Sosial Budaya FKPT Jatim, Muhammad Arifin menyampaikan bahwa lembaga pendidikan secara institusi serta guru-guru khususnya guru agama dan pelaku pendidikan menjadi ujung tombak penting dalam proses moderasi pendidikan. Termasuk upaya internalisasi nilai-nilai agama serta budaya untuk proses pencegahan radikalisme.
"BNPT dan FKPT Jatim akan menggandeng semua stakeholder kependidikan agar bersama-sama melakukan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dari lini paling awal yaitu sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama," tegas Arifin.
Baca juga: 50 Persen Penduduk Dunia Diprediksi Bakal Gunakan Kacamata di Era Digital
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jatim, Syamsuri menambahkan, pihaknya sangat senang dengan adanya kegiatan yang diinisiasi oleh BNPT dan FKPT Jatim ini.
"Langkah yang strategis ini mesti dilakukan lebih simultan menjadi lebih meluas spektrumnya hingga mencapai kabupaten dan kota di wilayah Jatim. Karena proses pencegahan radikalisme memang mesti masif dilakukan dari ranah pendidikan khususnya pendidikan agama," ungkap Syamsuri.
Ketua FKPT Jatim, Hesti Armiwulan menyatakan, pihaknya tetap mengupayakan secara optimal pelibatan semua stakeholder dalam proses pencegahan radikalisme dan terorisme.
Menurut Hesti, FKPT Jatim yang merupakan bagian dari 32 FKPT secara nasional dan organ BNPT akan terus melakukan proses kerjasama dengan stakeholder strategis guna memaksimalkan upaya pencegahan tindak radikalisme dan terorisme.
"Agar terlibat aktif, para kepala sekolah, pengejar serta guru agama jadi target khusus untuk dikuatkan kapasitasnya guna terlibat aktif dalam pencegahan radikalisme," tandasnya.