jatimnow.com - Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono menyatakan bahwa Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) sudah tidak netral dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.
Hari bahkan menyebut bahwa Wali Kota Risma cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pasangan Calon Eri Cahyadi-Armudji (Erji).
"Bu Risma tidak netral dan menggunakan kekuasaannya agar Eri menang dan juga menghalalkan semuanya untuk memenangkan Eri," ujar Hari, Selasa (6/10/2020).
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Hari menilai Wali Kota Risma menggerakkan RT-RW untuk memenangkan Eri Cahyadi. Menurutnya para pengurus RW digelontor dana sebesar Rp 1 miliar dengan dalih program pembangunan dari Musrenbang.
"Di tempat saya dan tempat sekretaris saya di Keputih digelontor Rp 1 miliar, tapi peruntukannya untuk apa nggak jelas. Katanya itu program Musrenbang," tegasnya.
Hari sangat menyayangkan sikap Wali Kota Risma yang cenderung berpihak dan menghalalkan segala cara. Harusnya, meski memiliki jago dalam Pilwali Surabaya 2020, bisa bertarung secara demokratis.
"Yang jelas penyalahgunaan wewenang pelanggaran hukum, itu nggak elegan. Dia ngomong penegakan hukum, ternyata dilanggar sendiri oleh Risma dan kelompoknya," tutur Hari.
SCWI, lanjut Hari, akan melakukan identifikasi dan pengumpulan bukti. Jika nanti ditemukan pelanggaran, maka SCWI akan melapor ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
"Kejati (Jatim) harus independen meski sudah dikasih rumdis (rumah dinas) oleh Risma di Jalan Ngagel. Nggak boleh ewu pakewuh," ucapnya.
Sementara Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menambahkan, Wali Kota Risma memang sudah tidak netral. Dari awal dia sudah larut dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020 dan sangat berpihak.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Dari awal berharap Bu Risma bersikap sebagai negarawan, tidak terlalu larut dalam kontestasi. Tapi sudah berpihak dari awal. Sejak awal kami mengingatkan Bu Risma mau meninggalkan legacy apa," ujar Toni-sapaannya.
Toni menyebut bahwa banyak indikator Wali Kota Risma tidak netral. Salah satunya pencairan dana Kampung Tangguh pada momen kampanye Pilwali Surabaya 2020, di saat Covid-19 sudah melandai.
"Di saat Kampung Tangguh butuh pembiayaan, pemkot tidak responsif. Akhirnya partisipasi warga meningkat, mereka urunan sendiri untuk membiayai kegiatannya. Padahal ada SK dari camat. Justru memasuki tahapan kapanye, anggaran itu diberikan. Padahal Covid-19 melandai. Artinya urgensi anggaran itu sudah tidak relevan kalau itu tujuannya kemanusiaan," terangnya.
Selain itu, lanjut Toni, di saat masyarakat Surabaya kelaparan akibat Covid-19 sekitar bulan April, DPRD Surabaya sudah menyetujui refocusing dan realokasi anggaran. Ada anggaran Rp 164 miliar yang bisa diperuntukkan kepada 260 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sayang, anggaran itu tidak pernah direalisasikan.
"Dalam waktu dekat anggaran itu direalisasikan. Berarti tujuan itu bukan murni kemanusiaan," papar Toni Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Tidak hanya itu, menurut Toni, penggunaan dana kelurahan di beberapa tempat yang tidak sesuai dengan hasil Musrenbang 2019 menjadi sekian contoh Wali Kota Risma menggunakan instrumen kekuasaan dalam Pilwali Surabaya 2020 ini.
"Termasuk penertiban APK (alat peraga kampanye), di situ ada inkonsistensi. APK palson nomor urut 2 ditertibkan sementara paslon 1 tidak. Tidak mungkin sekelas Kasatpol PP punya inisiatif begitu," ujarnya.
Toni mengingatkan, dengan keberpihakan itu akan membuat masyarakat tidak berempati atau melunturkan empati warga kepada Risma dengan segala pencapaiannya selama 9 tahun menjadi wali kota.
"Percayalah, di atas ilmu itu ada adab. Nanti masyarakat yang akan menilai, Bu Risma itu negarawan atau politisi tulen. Biar terang benderang, dibilang politisi kadang-kadang Bu Risma ngak mau," tandasnya.