jatimnow.com - Ketua RT maupun ketua RW mengembalikan piagam penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Diantaranya yang menolak, Ketua RW 08, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Romndoni.
Dalam video yang tersebar, ia menyebut jika dirinya tidak membutuhkan pemberian penghargaan dari Wali Kota Tri Rismaharini kepadanya dan 7 Ketua RT di wilayahnya.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Baca juga:
- Risma Tebar Penghargaan Bagi RT/RW Mendekati Coblosan Pilwali, Why?
- Penghargaan RT/RW Disebar Mendekati Pilwali, Risma Dituding Culas
Inilah isi lengkap pernyataannya di dalam video yang ditonton redaksi, Selasa (7/12/2020).
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Romndoni atau dipanggil Doni. Saya selaku Ketua RW 08, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bu Risma yang sudah memberikan piagam penghargaan kepada kami. Perlu Bu Risma ketahui, kami tidak membutuhkan piagam penghargaan yang ibu bagikan.
Kami mewakili warga RW 08 banyak mendapat keluhan dari warga, banyak laporan dari warga. Terutama soal data BLT (bantuan langsung tunai), PKH (program keluarga harapan), KKS (kartu keluarga sejahtera) dan CSR (corporate social responsibility).
RT dan RW disuruh mendata. Tapi hasil pendataan RT dan RW, tidak dijadikan patokan sama pihak kelurahan, pihak kecamatan sama pihak dinas sosial.
Ini menjadi bumerang bagi RT dan RW. Apalagi tugas RT dan RW di tahun 2020 ini tambah berat, soalnya menghadapi Covid-19. Ditambah lagi, soal sarana yang tidak dipenuhi pihak pemerintah. Terutama di bulan 4,5,6,7, RT dan RW sertu Gugus Tugas Covid-19 itu mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah seperti thermo gun dan lain sebagainya.
Kenapa sekarang tidak ditagih malah dana kampung tangguh ini mau dikeluarkan.
Ada apa? Apakah karena mendekati pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya ataukah seperti apa? Itu yang pertama.
Kalau membaca surat ini, isinya sangat ironis. Sekelas wali kota Surabaya yang selalu gembar-gembornya 'Surabayaku Internasional' tapi wali kotanya mengintervensi warga dan lebih cenderung mengintimidasi untuk memilih calon pasangan tertentu. Ini sungguh sangat miris.
Kembali ke soal BLT, kami minta tolong kepada dinas sosial, data keluarnya ini dari dinsos lewat kecamatan, kelurahan tapi hasil pendataan RT sekali lagi tolong jangan diabaikan.
Beliau (Eri Cahyadi saat kepala Bappeko) pernah menyampaikan ke media, kalau gak salah pada tanggal 8 Januari 2020. Beliau menjanjikan kepada RT dan RW untuk memberikan BPJS gratis..
Sampai sekarang pun, khususnya di RW 08 yang menaungi 7 RT cuma ada 2 RT yang mendapatkan BPJS gartis yang dijanjikan Eri Cahyadi.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami selaku pejabat pemerintah dari unsur yang paling bawah cuma menyampaikan apa yang menjadi gejolak di warga kami. Kurang lebihnya mohon maaf. "
Senada dengan Romndoni, Ketua RT 4 RW 11, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Muhammad Syukur juga menolak piagam penghargaan.
"Memang saya menolak piagam penghargaan dari bu wali," tegasnya.
Syukur menjadi ketua RT sejak tahun 2012. Tahun ini merupakan periode yang ketiga. Katanya, selama akhir jabatan sebagai ketua RT selalu mendapatkan piagam penghargaan.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Penyerahan penghargaan itu juga digelar secara seremonial saat acara pelantikan ketua RT.
Namun, kali ini Syukur menolak piagam penghargaan dari Wali Kota Risma, karena masa jabatannya belum berakhir.
Serta enggan menerima piagam penghargaan Nomor 002/10139/436.2.1/2020, atas pengabdian dan dedikasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya, tertanggal 16 November 2020.
"Sekarang masa bakti belum habis, mendapatkan piagam penghargaan tentang masalah Covid-19. Piagam penghargaan itu nggak penting," ujarnya.
Apalagi penyerahan itu dilakukan oleh kader bumantik (juru pemantau jentik) di tengah jalan, saat Syukur sedang kerja bakti mendirikan tenda TPS (tempat pemungutan suara) Pilwali Surabaya 2020 pada Minggu (6/12/2020).
"Ibu Jumantik (Bumantik) mengasihkan piagam di depan pos, (saat) saya pasang tenda untuk pilwali," katanya.
Ia juga mengaku tidak tahu dari mana bumantik mendapatkan penghargaan tersebut.
"Iki loh oleh penghargaan teko Bu Risma. (Ini ada penghargaan dari Bu Risma)," ujar Syukur menirukan ucapan bumantik.
"Wes pek-pek en ae, gawe opo. (Sudah ambil saja untuk kamu, buat apa)," jawab Syukur.
Meski menolak, bumantik tersebut saat itu tetap memaksa agar Syukur mau menerima piagam penghargaan dari Risma.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Wes gowoen iku atas nama sampeyan. (Sudah bawa saja, itu atas nama Anda)," kata bumantik.
Karena dipaksa, Syukur akhirnya mau menerima piagam. Tapi dia sebenarnya sama sekali tidak tertarik untuk menerimanya.
Pasalnya, selama Pandemi Covid-19, ketika warganya segera membutuhkan bantuan dari Pemkot Surabaya, tapi tidak ada respon.
Bahkan, di antara warga juga selisih pendapat terkait iuran untuk program kampung tangguh.
"Nggak ada bantuan untuk RW, dari kelurahan tidak ada bantuan," ujarnya.
Syukur mencium aroma pemberian piagam penghargaan tersebut bernuansa politis.
"Mungkin ini kampanye. Istilahnya cari-cari massa pak," terangnya kepada jatimnow.com.
Risma selain menjadi wali kota juga dinilai Syukur menjadi bagian tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDIP, Eri Cahyadi-Armudji (ErJi).