jatimnow.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berkomitmen melindungi dan menghormati hak-hak anak mendorong berdirinya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pada Januari 2021.
Itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemprov Jatim, Andriyanto saat berbicara di webinar tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi yang digelar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung oleh UNICEF Indonesia.
Menurutnya, semua harus berbicara tentang interpersonal collaboration karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga semua stakeholder harus dipadukan menjadi satu kolaborasi besar.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Optimistis Regulasi Baru jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
"Ini yang kami inginkan di Jatim adanya akselerasi atau percepatan. Kami tidak mau lagi hanya sekedar bicara saja, tetapi harus diimplemetasikan. Bangunan gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tinggal bagaimana mengamplikasikannya saja. Sektor swasta harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah," ujar Kepala Dinas P3AK Jawa Timur, Andriyanto, Minggu (20/12/2020) di Surabaya.
Ia mengapresiasi keberadaan APSAI yang dinilainya tetap mampu menjaga sikap independensinya. Ia meminta kepada APSAI agar segera dibentuk di Jatim, sehingga bisa membentuk di tingkat kabupaten maupun kota.
“Ini juga menjadi best practice dari LPA Tulungagung untuk bagaimana caranya membentuk APSAI di Jatim. Dengan ini ke depan kami juga ingin bisa memberikan apresiasi ke kabupaten kota berdasarkan indikator atau kluster kabupaten dan kota layak anak," ujarnya.
Disebutkannya, sepanjang tahun ini ada sekitar 1.870 kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Timur. Dimana sekitar 40 persennya ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ini yang perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasinya.
Apa yang diungkapkan Kepala Dinas P3AK Jawa Timur ini mendapat respon positif dari Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso. Menurutnya, meskipun saat ini APSAI telah memiliki 1.200 anggota dan tersebar di 40 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, namun ini masih belum cukup menjadi penopang.
"Ini masih langkah kecil, karena ke depan akan masih banyak tantangan. Tantangannya ada empat, yaitu terkait paradigma perusahaan, perluasan isu, lalu keterjangkauan dan yang keempat adalah keterbukaan," kata Luhur Budijarso.
Meskipun mengaku belum memiliki data berdasarkan survei khusus, namun Luhur memperkirakan jumlah perusahaan di Indonesia yang sadar, menghormati serta memenuhi hak-hak anak dalam rantai kegiatan usahanya, jumlahnya tidak lebih dari 5 persen.
Seperti tantangan paradigma misalnya. Masih banyak perusahaan yang menurut Luhur belum memiliki paradigma, bahwa usaha mereka sebenarnya bisa dikaitkan dengan kepentingan anak.
Lalu tantangan perluasan issue juga demikian. Banya perusahaan yang belum mampu mengimplementasikan apa policy, produk dan program mereka bagi kepentingan anak.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
"Saat ini saja ada lebih dari 120 juta tenaga kerja yang semuanya memberi pengasuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana isu sederhana ini mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan, produk hingga program yang pro anak dan memberi pengaruh positif kepada lini usahanya," jelas Luhur.
Ia mencontohkan, sebuah perusahaan bus yang awalnya enggan bergabung dengan APSAI namun kemudian mereka berterima kasih karena akhirnya mampu menerapkan pada produksi bus yang diklaim ramah anak.
Perusahaan tersebut akhirnya memperoleh pesanan untuk memenuhi moda angkutan umum yang ramah anak.
Ada pula perusahaan tersebut memenuhi hak-hak anak dengan cara membangun ruang laktasi, ruang penitipan anak, pengasuhan anak, hingga menyediakan pendampingan parenting kepada karyawannya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto memandang rencana pemerintah Jawa Timur ini sebagai sesuatu yang patut disambut baik.
"Sinergi antara pengusaha dan pekerja ini sangat strategis. Ini yang harus dikomunikasikan. Sehingga keberadaan APSAI memang harus terus digaungkan dan dikenalkan. KADIN Jawa Timur siap untuk bergandengan tangan dengan APSAI dalam rangka mengenalkan dan mengimplementasikan hak-hak anak di setiap perusahaan," kata Adik Dwi Putranto.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Jamin Pilkada Serentak di Jatim Lancar
Ia juga mengingatkan Pemprov Jawa Timur khususnya, agar turut mengawasi secara ketat industri pariwisata dari ancaman kasus seks anak di industri pariwisata.
"Jika sudah declare daerah wisata ramah anak, maka jangan sekali-sekali sampai kecolongan ditemukan kasus terkait seks anak di industri pariwisata di daerah tersebut. Ini karena akan banyak wisatawan yang datang membawa keluarga mereka berwisata kesana," kata Adik mengingatkan.
Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Fithriyah mengungkapkan bahwa ketenangan batin pekerja itu merupakan faktor pendukung tertinggi untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Alasannya, pekerja tidak akan lagi feeling guilty meninggalkan anak-anak di rumah ketika bekerja.
"Jika sebuah perusahaan itu memproduksi produk ramah anak, maka akan sangat mungkin itu sebagai market driven yang cukup tinggi, sehingga justru menguntungkan perusahaan, karena kondisi anak-anak saat ini sangat berbeda dengan anak-anak di masa sebelumnya," kata Fithriyah.
"Apabila anak sejahtera, maka orang tua akan tenang bekerja. Apakah ini akan menguntungkan perusahaan. Ini sangat jelas, karena ketenangan dan kenyamanan pekerja terjaga dan akan meningkatkan produktivitas kerjanya," tandasnya.