jatimnow.com - Aksi borong mobil yang dilakukan warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, mendapat respon Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia berharap keuangan bisa dikelola dengan baik.
Warga Desa Sumurgeneng itu ramai-ramai memborong mobil baru dan bekas setelah mendapat ganti pembelian tanah untuk proyek kilang minyak dan petrokimia Grass Root Refinery (GRR) pada Januari 2020. Proyek ini membebaskan 870 KK meliputi desa lainnya, yaitu Wadung dan Kaliuntu.
"Warga yang lahannya dibeli menjadi kaya mendadak. Mereka mendapat ganti untung sampai puluhan miliaran rupiah. Karena Pertamina membeli tanah seharga Rp 600 sampai 800 ribu per meter. Keuntungan ini yang dimanfaatkan warga untuk membeli mobil," ujarnya, Minggu (21/2/2021).
Baca juga: Popda XIV Jatim 2024, Atlet Lompat Tinggi Tuban Raih Medali Emas
Warga Desa Sumurgeneng tercatat membeli 380 unit mobil baru, dari 225 penduduk yang menerima pembayaran. Maklum angka ganti untung yang diterima warga mencapai miliaran rupiah. Terutama warga yang memiliki tanah yang luas.
Baca juga: Warga Kampung di Tuban ini Jadi Orang Kaya Baru
"Berdasarkan info yang kita terima, aksi borong mobil masih berlanjut hingga hari ini. Media pun memberitakan 17 unit kembali dikirim ke Desa Sumurgeneng," terang Senator asal Jatim itu.
Baca juga: Pelanggaran Pemasangan APK jadi Topik Utama Rakor Bawaslu Tuban
LaNyalla mengatakan, fenomena borong mobil sering dilakukan warga yang mendapat ganti untung dari penggusuran lahan.
"Tidak salah memang, namun kita khawatir masyarakat tidak memiliki kemampuan mengelola uang sebanyak itu. Akibatnya, uang bisa cepat habis dan kehidupan ekonomi tidak berubah dari sebelumnya," jelasnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jatim menambahkan, kalau sampai masyarakat menjadi konsumtif membelanjakan barangnya untuk suatu yang tidak begitu menunjang aktivitas ekonominya, dikhawatirkan malah menjadi hura-hura.
Baca juga: Pelatihan Gratis BLK Tuban Kembali Dibuka, Tersedia 6 Program Skill
"Dengan kata lain keuntungan itu tidak akan banyak membantu masyarakat sendiri," ujarnya.
Untuk itu, alumnus Universitas Brawijaya Malang ini meminta pemerintah daerah atau pihak pertamina untuk memberikan pendampingan pengelolaan dan manajemen keuangan produktif untuk masyarakat.
"Masyarakat yang dapat ganti untung, harus diberikan pendampingan agar mereka memiliki kemampuan mengelola keuangan. Mereka harus mengelola keuangan berdasarkan kemampuannya di bidang pertanian atau usaha pengembangan pertanian yang lebih produktif dan menguntungkan," tandasnya.