jatimnow.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kebijakan yang diambil pemerintah tentang kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali untuk mengendalikan penyebaran wabah covid-19 dan mencegah semaksimal mungkin timbulnya korban.
Dalam tausiyah yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI tentang pelaksanaan ibadah, Salat Idul Adha dan penyelenggaraan kurban saat PPKM Darurat yang ditandatangani Ketua Umum KH. Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Dr. Amirsyah Tambunan dan Cp. Ketua Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Umat Islam dihimbau untuk mentaati kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum.
Untuk mencegah dan menanggulangi wabah, MUI telah menetapkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid yang bisa menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan secara teknis di lapangan.
Baca juga: Cara Pjs Bupati Mojokerto Gugah Kesadaran Hukum Warga terhadap Judi Online
Fatwa MUI yang bisa dijadikan rujukan yaitu Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi Covid-19, Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan Salat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19, Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Salat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19, dan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19.
Atas dasar fatwa-fatwa tersebut, MUI menyampaikan taushiyah terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ibadah bagi umat Islam dalam PPKM Darurat sebagai berikut:
A. PELAKSANAAN IBADAH
1. Aktivitas ibadah di masjid, musala dan tempat ibadah publik yang bersifat kerumunan seperti pengajian, majlis taklim, tahlil, istighatsah kubra, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut. Untuk kawasan yang penyebaran Covid-19 tidak terkendali bisa mengambil rukhshah dengan melaksanakan ibadah di rumah. Di daerah yang terkendali, penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, sebagai upaya untuk pencegahan potensi terjadinya mata rantai penularan.
2. Masjid dan tempat ibadah tetap menyerukan adzan dan dilakukan oleh petugas yang secara khusus dan rutin melakukan seruan adzan, tidak berganti. Untuk salat rawatib bagi jamaah umum dapat dilakukan di rumah masing-masing.
3. Pelaksanaan Salat Jumat mengacu pada Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19, dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara sangat ketat, dan hanya diikuti oleh jamaah warga setempat. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa maka di masjid tersebut tidak boleh diselenggarakan Salat Jumat dan umat Islam melakukan Salat Zhuhur di rumah/kediaman masing-masing.
4. Pelaksanaan Salat Idul Adha mengacu pada Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19, yang implementasinya diserahkan kepada pemerintah atas dasar upaya mewujudkan maslahat (jalb al-mashlahah) dan mencegah terjadinya mafsadat (daf’u al-mafsadah).
5. Pengurus masjid dapat mengoptimalkan masjid dan tempat ibadah sebagai sarana edukasi, penyuluhan, serta pertolongan bagi jamaah yang menjadi korban Covid. Masjid dan musala juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan, seperti mengkoordinasikan pelaksanaan kurban bagi jamaah, amal sosial dan kemanusiaan dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan secara ketat.
6. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap salat fardhu, memperbanyak salawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya ( daf’u al-bala’), khususnya dari wabah COVID-19
B. PELAKSANAAN IBADAH KURBAN
Baca juga: Film Guru Tugas Viral, Ketua MUI Bangkalan Beri Tanggapan
1. Ibadah kurban adalah jenis ibadah yang memiliki dimensi sosial, sehinga perlu dioptimalkan untuk yang dapat membantu penanggulangan Covid dengan menguatkan imunitas melalui penyediaan gizi bagi masyarakat, terutama yang terdampak Covid. Untuk itu pelaksanaannya harus dipastikan sesuai syariah dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid.
2. Pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu:
a. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik (physical distancing) dan meminimalisir terjadinya kerumunan.
b. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (physical distancing), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.
c. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
d. Dalam hal ketentuan pada huruf c tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.
e. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.
Baca juga: Maklumat MUI Kabupaten Probolinggo saat Ramadan, Ada Aturan Patrol Sahur
f. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
3. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan terhindar dari potensi penularan Covid-19.
4. Untuk pelaksanaan Ibadah Kurban, pengurus Masjid dapat mengoordinasikan pelaksanaannya dengan RPH dan tempat penyembelihan yang tidak mengundang konsentrasi jamaah.
5. Pemerintah perlu menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban, serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal.
6. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan manfaat daging kurban untuk kemaslahatan umat yang terdampak Covid-19 dengan memfasilitasi pengolahan seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya serta didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.