jatimnow.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad siap mendorong percepatan pembayaran insentif kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang belum terbayarkan hingga akhir tahun 2020 lalu.
"Saya juga mendapatkan informasi bahwa insentif nakes sejak tahun ini ditanggung oleh APBD. Nah, ini kan juga menjadi masalah karena APBD sudah disahkan November atau Desember 2020," ujar Anwar Sadad, Selasa (6/7/2021).
"Bahkan ada info insentif Juli-Desember 2020 juga belum dicairkan oleh pusat," imbuh Ketua DPD Gerindra Jatim itu.
Baca juga: Pertemuan 3 Ketua Parpol Jatim Mencuat, Duet Khofifah-Fauzi Kian Berhembus
Jasa nakes yang cukup besar menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Jatim, Sadad berjanji akan mengawal secara ketat dan terus mendorong adanya perubahan anggaran APBD yang akan datang.
"Jadi mau tidak mau harus dianggarkan pada Perubahan APBD yang akan datang," kata keluarga Ponpes Sidogiri itu.
Baca juga: Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK, Gerindra Jatim: Selesaikan Semua Spekulasi
Sadad meminta kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk segera terbuka dengan problem pembayaran insentif nakes tersebut kepada DPRD, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.
"Saya tahu ini kondisi krisis. Saya kuatir jika masalah insentif ini tidak tertangani dengan baik dapat berpengaruh terhadap pelayanan," tandasnya.
Baca juga: Sederet Nama yang Diusung Gerindra Jatim Maju di Pilkada Serentak 2024
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mengatakan jika masih ada Rp 1,48 Triliun tunggakan insentif nakes yang belum terbayar sejak Maret 2020 dan diupayakan akan rampung pada bulan ini.
Menkes akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta para kepala daerah segera melunasi insentif para nakes.