Surabaya - Pemerintah merevitalisasi program transmigrasi melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta swasta. Program tersebut dapat menjadi solusi bagi upaya pembauran serta mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan). Selain itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) siap mendukung program transmigrasi. "In Sya Allah, Jawa Timur siap menyukseskan kebijakan revitalisasi tranmigrasi ini," ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menutup rapat koordinasi nasional Transmigraai di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (10/3/2022).
Secara faktual, transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi. Dengan revitalisasi transmigrasi, maka problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar bisa teratasi. Begitu pula laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang.
Baca juga: Bupati Trenggalek Terima Penghargaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Khofifah menekankan, pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan pemerintah agar program transmigrasi berjalan "on the track" adalah dengan berusaha mengubah stigma atau pandangan kurang produktif.
Masih banyak yang beranggapan bahwa transmigran adalah orang buangan. Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain. Sehingga hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.
Baca juga: Kemendes PDTT Akan Libatkan Milenial dalam Pembangunan Desa Cerdas
Memang sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar.
"Dengan begitu, para transmigran tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Sebaliknya, melalui ketersediaan lahan, fasilitas pertaniaan yang memadai, dan teknologi kekinian di kawasan trasnmigrasi bisa membantu program ketahanan pangan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa revitalisasi transmigrasi menjadi hal penting. Fokus kerja ke depannya sebagaimana tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.
Baca juga: Genjot Pembangunan Ponorogo, Bupati Ipong Terima Dokumen dari Kemendes
Kedepan, lanjut Halim Iskandar, tidak ada lagi transmigrasi dipersepsikan dengan orang dibekali cangkul, sabit sebagai simbol untuk mengolah lahan dan sebagainya. Selain itu, lahan juga dikelola secara komunal. Tidak lagi 2 hektare, tapi bisa lebih karena lahannya memang cukup luas. Kemudian pengelolaannya juga dengan teknologi.
"Sebelum berangkat ke daerah transmigrasi, para transmigran akan diberikan gambaran yang jelas mau memproduksi apa, bagaimana caranya, pemasarannya ke mana, siapa yang mendampinginya. Jadi dari hulu sampai hilir sudah tertata sedemikian rupa. Jadi tidak ada lagi daerah trans yang akan ditinggal warganya karena tidak cukup menjanjikan masa depan atau tidak cukup model sesuai harapan," terangnya.