Sampang - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang mengirim surat ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, usai mereka menduga realisasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di daerahnya terjadi kejanggalan.
Dalam suratnya, PMII Sampang menyampaikan sejumlah aduan masyarakat. Termasuk hasil investigasi Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PMII soal kejanggalan realisasi BPNT, seperti tidak utuhnya bantuan dan tidak dicairkannya bantuan uang tunai.
Ketua PC PMII Sampang, M. Nadzir Fatihil Haq menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja memaksa KPM membelanjakan uang bantuan.
Baca juga: Demo PMII Ricuh, Pagar Kantor DPRD Bojonegoro Hancur
"Bahkan sampai ada unsur berbau intimidasi. Sehingga, KPM terpaksa menerima sembako dengan jumlah yang tidak sesuai nominal Rp 600 ribu per KPM," terang Nadzir, Minggu (3/4/2022).
"Lebih miris lagi, banyak kualitas beras yang jelek. Hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah itulah yang kita laporkan ke Mensos," beber dia.
Nadzir menegaskan bahwa banyak realisasi BPNT di Sampang yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022. Termasuk bertentangan dengan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 29/6/SK/HK/01/2/2022.
Baca juga: Relokasi PKL untuk Renovasi Alun-Alun Jember Tuai Protes IKA PMII
Nadzir menambahkan, dalam surat itu juga dilampirkan beberapa bukti.
"Kami menyurati Bu Mensos dalam rangka bagian dari gerakan kami. Setelah kami melakukan demonstrasi ke Pemkab dan DPRD sudah tidak ada hasil. Sehingga, kami berharap Mensos Tri Rismaharini bisa turun langsung ke Sampang," jelas Nadzir.
Pihaknya berharap, Mensos Risma mendengar langsung penjelasan dari KPM. Jika mereka menerima bantuan tidak sesuai nominal dengan alasan pemerataan.
Baca juga: Aktivis PMII Ponorogo Serukan Darurat Demokrasi Nasional
PMII Sampang sudah dua kali melakukan demonstrasi ke Pemkab dan DPRD setempat.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan PPA Sampang, Moh. Fadeli mengaku tidak mengetahui adanya penyaluran BPNT yang dinilai banyak kejanggalan itu. Sebab pemerintah daerah tidak terlibat, karena penyaluran BPNT dilakukan langsung oleh PT. Pos.
"Kami hanya menerima pemberitahuan saja. Tapi penyalurannya diperintahkan melalui PT. Pos. Sehingga kami tidak tahu realisasi di tingkat desa," ungkapnya.