Sampang - Unjuk rasa penolakan wacana jabatan presiden 3 periode tak hanya dilakukan mahasiswa. Tapi juga dilakukan puluhan kiai di Kabupaten Sampang. Para kiai yang tergabung dalam Umat Islam Bersatu Madura menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sampang, Senin (11/04/2022).
Setidaknya ada 12 aspirasi yang disampaikan para kiai. Di antaranya, menolak wacana perpanjangan jabatan presiden karena bertentangan dengan UU 1945, lawan komunis dan antek-anteknya karena melanggar Tap MPRS nomor 25 tahun 1966, turunkan harga dan stop monopoli kerja yang membuat WNI kesulitan lapangan kerja.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar pemerintah tidak mengriminimalisaai ulama dan aktivis, stop tenaga kerja asing dan utamakan WNI. Lalu kembalikan madrasah pada UU Sisdiknas dan hentikan islamophobia.
Baca juga: Ratusan Massa Demo KPU dan Bawaslu Jember, Indikasi Kecurangan di 31 Kecamatan
Bahkan, para ulama meminta agar pemerintah menangkap dan mengadili penista agama, meminta tidak ada diskriminasi kebijakan covid-19, dan berantas mafia tanah di Indonesia. Terakhir, pengunjuk rasa meminta semua pihak mendoakan keselamatan para aktivis yang sedang melakukan aksi di Jakarta dan seluruh Indonesia.
Setelah berorasi di depan Gedung DPRD Sampang, sejumlah perwakilan kiai diminta masuk. Sejumlah kiai ditemui sejumlah anggota DPRD Sampang. Termasuk Ketua DPRD Sampang Fadol. Mereka berdiskusi beberapa menit soal aspirasi yang disampaikan para kiai.
Koordinator aksi KH. Yahya Hamiduddin mengatakan, pihaknya sengaja melakukan unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Intinya, mereka menolak wacana jabatan presiden diperpanjang.
Baca juga: Nelayan Bangkalan Tuntut Ganti Rugi Petronas karena Hasil Tangkapan Berkurang
"Dua periode saja sudah hancur, apalagi diperpanjang. Apalagi hal itu bertentangan dengan konstitusi, " ucapnya.
Yahya menegaskan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Banyak fenomena yang merugikan rakyat. Jadi pemerintah harus melakukan evaluasi dan merubah kebijakan.
Misalnya, harga sembako naik tanpa memperhatikan nasib rakyat. Apalagi momentumnya tidak tepat, harga naik saat menjelang dan sampai Ramadan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan.
Baca juga: Buruh PDP Kahyangan Jember Minta Direksi Dicopot, Dinilai Cuma Numpang Makan
"Diakui atau tidak, pekerja asing di Indonesia sangat banyak. Ini merugikan warga negara Indonesia. Kami berharap masyarakat pribumi menjadi prioritas, " ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan akan menyampaikan aspirasi sejumlah kiai ke pemerintah pusat. Pihaknya pun akan berusaha lebih cepat.
"Kami sudah menampung aspirasi sejumlah kiai. Kami akan menyampaikan secara kelembagaan," ucapnya.