Jombang - Banyak jalan rusak yang ada di Kabupaten Jombang mendapat perhatian serius dari kalangan wakil rakyat di gedung DPRD Jombang.
Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi meminta agar Pemkab dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 menyediakan dana Rp100 miliar untuk perbaikan jalan tersebut.
”Masyarakat banyak yang menghendaki untuk perbaikan jalan. Untuk itu, anggaran P-APBD 2022 nanti harus disiapkan paling sedikit Rp100 miliar,” ujar Mas'ud Zuremi ketua DPRD Jombang, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Tanggapi Protes Warga Senden, Pemkab Trenggalek Siapkan Dana Rp1 M
Meski demikian, Mas'ud mengaku telah berulang kali menyampaikan hal tersebut pada Pemkab Jombang secara resmi.
”Kami juga sudah sering menyampaikan pada saat paripurna dan nanti pada saat pembahasan P-APBD nanti,” bebernya.
Dikatakan Mas'ud, anggaran Rp100 miliar yang digunakan untuk perbaikan jalan ini sangat rasional. Mengingat hampir seluruh jalan kabupaten mengalami kerusakan yang cukup parah.
”Banyak yang rusak seperti di Kecamatan Bareng, Kesamben, Ngoro itu yang rusak. Saya yakin Rp100 miliar itu masih belum mencakup semua,” tegasnya.
Ia menegaskan jika anggaran perbaikan jalan tidak disiapkan dari P-APBD tahun ini. Pemkab Jombang bakal semakin kewalahan kedepannya.
”Nanti pada APBD 2023 bisa dianggarkan kembali sisanya. Kalau tidak disiapkan sekarang pasti berat nanti,” terangnya.
Baca juga: Warga Trenggalek Protes Jalan Rusak: Selamat Datang di Wisata Jeglongan Sewu
Hal ini dikarenakan, kerusakan jalan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan akan semakin parah. Tentu biaya untuk perbaikan juga akan semakin besar.
”Contoh rumah saja apabila ada bocor tidak diperbaiki akan semakin rusak parah. Begitu juga jalan. Anggaran akan semakin membengkak,” pungkas Mas’ud.
Sementara itu, Sekdakab Jombang Agus Purnomo menegaskan perbaikan jalan akan menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2022 nanti.
”Jadi sekarang pada tataran inventarisir kebutuhan masing-masing OPD, kita prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Sementara kita utamakan itu,” kata Agus.
Agus menyebut dalam inventarisir itu pihaknya tetap mencermati setiap kebutuhan anggaran masing-masing OPD.
Baca juga: Proyek Desa Mrawan Diduga Asal-asalan, DPRD Jember Sebut Penghianatan
"Kita coba masukkan, artinya dari masing-masing OPD ini kebutuhan berapa masih kita cermati,” ucapnya.
Namun demikian, Agus belum bisa menyebut secara rinci berapa besaran anggaran untuk prioritas infrastruktur. Masih nunggu hasil verifikasi tim teknis.
Ia menjelaskan tim teknis, terdiri dari beberapa OPD. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat Jombang.
”Kita targetkan akhir Juni bisa selesai, dan mem-balance-kan rencana P-APBD secara keseluruhan,” pungkasnya.