Surabaya - Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro petani, nelayan dan peternak. Tujuannya agar produktivitasnya meningkat dan menghindari potensi krisis pangan yang sudah mulai tampak.
Ketua KTNA Jatim Sumrambah mengatakan, dari sektor pertanian terjadi penyusutan lahan cukup mengkhawatirkan. Data BPS pada 2012 mencatat, lahan pertanian di Indonesia tercatat seluas 8,4 hektare. Namun pada 2019, luasannya turun menjadi 7,4 hektare.
"Ketika lahan semakin sedikit, kita akan menghadapi krisis pangan," ujar Sumrambah di acara Focus Group Discussion (FGD) Economic Outlook 2023, Kamis (18/8/2022) malam.
Baca juga: Ini Cara Anggota DPRD Agus Wicaksono Dorong Produktivitas Petani Lumajang
Rambah menegaskan, penyelamatan lahan pertanian perlu segera dilakukan. Jika tidak, potensi penyusutan lahan pertanian menjadi nonpertanian akan semakin besar.
"Kalau kita tetap seperti saat ini dan tidak menyelematkan lahan pertanian, maka pada 2045 lahan pertanian bisa menyusut jadi 6,3 juta hektare. Sementara populasi penduduk semakin meningkat, sehingga berpotensi terjadi krisis pangan berkelanjutan," terangnya.
Baca juga: Hari Krida Pertanian 2024, Pemkab Jember Luncurkan J-Sultan
Untuk mengantisipasinya, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim perlu secara tegas menetapkan lahan sawah dilindungi. Selain itu, Pemprov Jatim perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun kembali budaya pertanian.
"Karena tani adalah kultur, tani adalah budaya, serta sekolah pertanian harus dimunculkan kembali untuk meningkatkan SDM," ujarnya.
Apalagi rata-rata petani yang berusia di atas 45 tahun ke atas jumlahnya mencapai 65 persen. Jadi diperlukan kebijakan pemerintah yang pro petani, nelayan dan peternak. Harapannya dapat meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
Baca juga: Melihat Budi Daya Melon Berbasis IoT di Kediri: Petani Ringan, Rasa Buah Lebih Manis
"Sementara yang muda tidak mau bekerja di pertanian," jelasnya.
Sementara itu, forum diskusi juga dihadiri Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Prof Badri Munir Sukoco dan Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antarlembaga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Fitradjaja Purnama.