Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Khofifah mengatakan, program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim sengaja dihadirkan untuk meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi setelah kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
"Ada beberapa hal yang kami ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kami untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” ujar Khofifah.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Optimistis Regulasi Baru jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp257 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
"Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kami luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” jelas Khofifah.
Rincinyanya, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran. Total bantuannya senilai Rp2,4 miliar. Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing Rp600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp14,562 miliar.
Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar. Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim kepada 30.000 pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000, dengan total bantuan Rp18 miliar.
Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp12,462 miliar.
Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian akan mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta. Total bantuannya Rp3 miliar. Selain itu juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi. Total anggarannya Rp 600 juta.
Khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi sebesar Rp15 miliar. Selain itu, diberikan subsidi penumpang bus trans Jatim senilai Rp9 miliar.
Berikutnya ada program bantuan sosial reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp80 miliar.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
"Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” imbuh Khofifah.
Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim Agro dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan UKM.
"Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam pembangunan manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” katanya.
Ada pula program Optimis Bangkit dalam penyediaan lapangan kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
"Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal pengentasan kemiskinan. Melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus. Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuh Khofifah.
Gubernur Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis. Sebab ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan kemiskinan potensial bisa bertambah.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Jamin Pilkada Serentak di Jatim Lancar
"Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi. Salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kami meluncurkan total ada Rp257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, BPS tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kabupaten/kota di Jatim. Untuk itu, ia meminta bupati/wali kota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
"Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
Dalam acara ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin.
Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim.