Sidoarjo - Hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat membantah menerima uang suap sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu kembali ditegaskan Itong saat diperiksa sebagai terdakwa melalui sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/9/2022).
Itong mengurai tidak pernah memberikan janji apapun terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang mendudukkannya sebagai hakim tunggal saat sidang di PN Surabaya.
Baca juga: Kasus Ibu Ronald Tannur Diambil Alih Kejagung, Penahanan Pindah Jakarta
Ia menegaskan tidak ada satu pun saksi yang membuktikannya menjanjikan dan menerima suap.
“Pertama, mengenai uang 260 juta, katanya dia (Hamdan) tidak tahu jumlahnya. Dia hanya menyebut sekitar 100-150 juta. Sedangkan faktanya, keterangan Hendro mengatakan bahwa sebelumnya dia ke Hendro meminta uang 200 juta dan tambahannya 60 juta. Berarti dia tahu, bukannya tidak tahu. Kenapa kok bohong?” sebut Itong.
Ketidaksesuaian pernyataan Hamdan yang lain, lanjutnya, adalah terkait penerimaan uang dari Hendro dalam upaya menyuap dirinya.
Baca juga: 3 Hakim PN Surabaya Diperiksa di Jakarta dalam Kasus Zarof Ricar dan Lisa Rahmat
“Kedua, Hamdan mengatakan bahwa menerima uang di ruang transit PP (panitera pengganti), sedangkan Hendro mengatakan uang itu dimasukkan di mobil. Nah ini juga bertentangan. Ini juga harus dibuktikan yang benar yang mana,” terangnya.
“Ketiga, uang itu dibawa Hamdan di saku belakang dan menuju ke atas ke ruangan saya. Ini di dalam hukum alasannya nggak logis, karena bagaimana mungkin uang 260 juta disimpan di saku belakang? Itu nggak mungkin. Dan hamdan mengatakan tidak tahu terima uang jumlahnya berapa, nah ini juga tidak mungkin masak orang menerima uang tidak tau berapa jumlahnya,” paparnya.
Sementara itu, penasihat hukum Itong, Mulyadi menyebut, pihaknya akan menyerahkan bukti-bukti yang ditemukan timnya selama persidangan berlangsung.
Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Ibu Ronald Tannur sebagai Tersangka, Begini Perannya
“Terkait bukti, nanti akan kita serahkan dalam pembelaan terkait keterangan fakta di persidangan,” jelasnya.
Terpisah, JPU Wawan Yunarwanto mengatakan, sah-sah saja bagi seorang terdakwa mengatakan dirinya tak bersalah. Hal ini yang lantas perlu dilakukan pembuktian di persidangan.
“Pada prinsipnya terdakwa punya hak ingkar. Jadi mau menerangkan apapun ya sah-sah saja," sebutnya.