Ponorogo - Setelah ditunggu berbulan-bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo blak-blakan terkait calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), drh Andy Susetyo menyebutkan ada puluhan orang yang bermain.
“Total 30 orang,” tegas dia, Rabu (21/9/2022).
Baca juga: 1.300 Tenaga Non-ASN Pemkot Batu Berebut 200 Formasi PPPK 2024
Rinciannya, kata dia, satu orang adalah swasta yang mengaku sebagai Panselnas (panitia seleksi ASN nasional). Untuk Panselnas itu adalah inisial D warga Kabupaten Jombang.
Satu orang lainnya adalah pensiunan berinisial S. Untuk pensiunan itu dulu adalah eselon 3 di Dinas Pendidikan (Dindik). Jabatan terakhir adalah kepala bidang.
Baca juga: 304 PPPK di Tulungagung Terima SK, Dikontrak 2 Tahun
Kemudian satu lagi berinisial S, masih berstatus sebagai PNS. Untuk yang PNS ini merupakan fungsional di Dinas Pendidikan (Dindik).
"Sisanya adalah 27 yang merupakan PPPK kami. Mereka mengoordinasi mengumpulkan dana yang kemudian disetor ke otak (percaloan). Ya yang 3 orang saya sebutkan tadi,” kata Andy.
Sebelumnya, teka-teki terduga calo PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo segera terbuka.
Baca juga: Surabaya Buka 2.789 Formasi ASN di 2024, Terdiri PPPK dan CPNS
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bakal membuka identitasnya. Sekaligus akan mengumumkan secara gamblang sanksi yang dikenakan bagi mereka yang bermain dalam perekrutan PPPK.
“Besok akan saya umumkan,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko kepada awak media, Selasa (20/9/2022).