jatimnow.com - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan menyampaikan nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 di hadapan seluruh anggota DPRD Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menuturkan, penyampaian RAPBD yang dilakukan dalam kepemimpinan Khofifah-Emil Dardak kali ini menjadi tahun terakhir baginya untuk merealisasikan janji kampanye.
"2023 merupakan tahun terakhir bagi gubernur dan wakil gubernur membuktikan janji kampanye yang digambarkan sebagai Nawa Bhakti Satya,” ucap Gus Sadad, sapaan akrabnya, Kamis (29/9/2022).
Baca juga: Khofifah-Emil Komitmen Bangun Jatim jadi Gerbang Baru Nusantara
Menurut Gus Sadad, periode kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur ini tak dipungkiri memang penuh dengan tantangan. Terutama menghadapi krisis pandemi Covid-19, yang meluluhlantakkan bangunan sosial dan ekonomi sebagian masyarakat Jatim.
Meski demikian, masyarakat Jatim tergolong patuh membayar pajak daerah. Dibuktikan dengan kinerja pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah tak serta-merta anjlok. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat.
"Akan tetapi yang harus disyukuri, Jatim ini provinsi yang blesse (diberkahi)," lanjut Ketua DPD Gerindra Jatim itu.
Bahkan, dari catatannya selama tahun 2021, boleh dikatakan APBD Jatim telah pulih. Pendapatan asli daerah mencapai angka Rp18,9 triliun, hampir setengah triliun lebih tinggi dari pendapatan asli daerah pada saat Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak baru menjabat di awal tahun 2019.
"Yang belum pulih sepenuhnya adalah kinerja-kinerja lainnya, terutama yang tergolong sebagai indikator kinerja utama," imbuh keluarga Ponpes Sidogiri itu.
Di sisi lain, Gus Sadad juga mengingatkan tentang beberapa PR yang wajib menjadi perhatian kepemimpinan Khofifah-Emil Dardak.
Baca juga: Pilgub Jatim 2024, Melati Putih se-Jatim Solid Menangkan Khofifah-Emil
"Yang paling nampak adalah kemiskinan. Populasi orang miskin, baik secara jumlah maupun persentase baru bisa mendekati angka kemiskinan di 2018, belum bisa lebih baik. Apalagi Jatim menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak,” jelasnya.
Sehingga, hal ini sekaligus membuktikan bahwa APBD tidak bisa menyelesaikan semua masalah. APBD hanya trigger untuk menstimulasi partisipasi banyak pihak dalam pembangunan, terutama private sector bahkan termasuk juga organisasi filantropis.
Di luar kewajiban merealisasikan Nawa Bhakti Satya, lanjut Gus Sadad, APBD 2023 juga punya kewajiban untuk mengalokasikan anggaran layanan pendidikan dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah dan pesantren.
"Karena pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah, serta pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional,” katanya.
Menurutnya, Pemprov Jatim juga berkewajiban untuk memberikan kebutuhan anggarannya. Ada enam bidang layanan dasar yang harus dipenuhi, salah satunya soal pendidikan.
Baca juga: Konsolidasi Menangkan Khofifah-Emil, PPP Jatim Minta Kader Fokus Tidak Terlena
"Masih ada lagi beban APBD 2023, yaitu kewajian spin-off unit usaha syariah Bank Jatim, dimana 2023 adalah tahun terakhir pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang mandiri sebagai BUMD,” imbuhnya.
Hal ini sudah menjadi ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberi batas waktu 15 tahun sejak diundangkannya UU tersebut untuk dilakukan spin-off. Ini artinya harus ada penyertaan modal untuk kewajiban tersebut.
Melihat besarnya beban APBD 2023, Sadad berharap pembahasan APBD lebih berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Gubernur harus membuka marketplace gagasan, tempat semua ide dan gagasan ditawarkan untuk kemajuan Jatim.
"Saya optimis gubernur dan wakil gubernur akan memungkasi periode pertama memimpin Jatim dengan legacy yang baik, merealisasikan janji kampanye Nawa Bhakti Satya, dan membangun pondasi sosial dan ekonomi yang kokoh usai diterpa badai pandemi Covid-19 bagi pembangunan Jatim di masa yang akan datang,” tandasnya.