jatimnow.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Prof Dr H Mahfud MD mengungkapkan, Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 menjadi bukti penerapan demokrasi di Indonesia.
Konferensi FRI 2022 dihadiri 384 peserta dari 345 institusi perguruan tinggi seluruh Indonesia. Forum ini mengusung tema "Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Obat Menuju Indonesia Emas 2045".
"Acara ini (Konferensi FRI 2022) merupakan bentuk proses berjalannya demokrasi juga. Peserta yang hadir di sini bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung dan berdiskusi," terang Mahfud saat menutup FRI 2022 di Airlangga Convention Center, Surabaya, Minggu (30/10/2022).
Baca juga: Mencari Pemimpin Millenial untuk Surabaya
Mahfud juga mengatakan tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), karena sama-sama memiliki kualitas yang sama dan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
"PTN dan PTS itu sama saja kualitasnya. Banyak lulusan PTS juga yang jadi menteri, gubernur dan lainnya. Subsidi dana yang diberikan pemerintah saja yang berbeda," ujar dia.
Tidak hanya memberi materi, Mahfud berkesempatan untuk berdialog secara langsung dengan seluruh peserta. Proses dialog dalam menyampaikan pertanyaan kepada Menko Polhukam berlangsung sangat berlangsung dengan sangat antusias.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyampaikan materi bertajuk Peran Strategis Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan Untuk Indonesia Maju Sejahtera dan Berkeadilan.
"Topik ini sangat relevan untuk saat ini, dan bahkan untuk selama Indonesia ada. Tema ini juga sesuai untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," terangnya.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia itu berpendapat bahwa Indonesia perlu menyiapkan pembangunan demokrasi yang bagus dan sistem hukum yang sehat. Namun tanpa meragukan relevanasi demokrasi di Indonesia.
Baca juga: AMJ Minta Anggotanya Move On dari Kubu-kubuan Pilpres-Pileg 2024
"Demokrasi yang ada di Indonesia juga tidak perlu lagi dipertanyakan relevansinya. Demokrasi tidak perlu diperdebatkan. Pokoknya kita pakai demokrasi. Demokrasi sudah teruji," tegasnya.
Hal itu ia katakan menyusul banyaknya pihak yang ingin mengganti bentuk Negara Indonesia. Dia juga menentang pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Dia menegaskan dari pada negara Islam, Mahfud MD lebih setuju jika dibentuk komunitas-komunitas Islam di masyarakat dan lingkungan kampus.
"Saya pasti menolak secara terbuka kalau Pancasila ini mau diganti. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masjid, termasuk di lingkungan Universitas Airlangga. Di setiap fakultas kan ada masjid," urainya.
Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Kubu Paslon 03 Beberkan Fakta-fakta Ini
Ia menyebut bahwa Pancasila, demokrasi, dan bentuk negara Indonesia merupakan ijtihad yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Termasuk Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno yang merupakan santri.
"Saya berpesan untuk hati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan sampai pemimpin yang dipilih mengganti demokrasi Indonesia. Tahun depan kita pemilu. Cari presiden yang bener," tambahnya.
Berkaca pada peristiwa 1998, dirinya juga mengajak agar sivitas akademika terus berdemokrasi. Mereka juga berperan dalam mereformasi demokrasi jika dirasa perlu.
"Mari kita berdemokrasi. (jika) demokrasinya sudah rusak, maka kita orang kampus turut reformasi. Demokrasi adalah jalan terbaik di antara pilihan-pilihan lain. Mari kita bangun demokrasi yang sehat," tandasnya.