jatimnow.com - Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf meminta masyarakat melapor bila menemukan jajarannya tidak netral atau terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tidak ada perintah saya ke anggota untuk melakukan politik praktis. Tolong tulis apa adanya. Kalau (beritanya) tidak bagus, tolong konfirmasi terlebih dahulu," tegas Farid di sela acara Cangkrukan Pangdam V/Brawijaya bersama insan media se Jawa Timur di lapangan tembak komplek Raider, Surabaya, Kamis (19/1/2023).
Alumni AKMIL 1991 ini menegaskan, tidak boleh ada anggotanya, mulai Kodam V Brawijaya, Korem, Kodim, Koramil terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. Karena pihaknya ingin tetap menjaga netralitas TNI.
Baca juga: Pangdam V Brawijaya Deklarasikan Pemilu Damai di Surabaya
"TNI hanya membantu keamanan dan pemilu berjalan aman dan lancar. TNI harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis," tuturnya.
Jika ada anggota TNI, khususnya TNI AD yang diindikasikan terlibat politik praktis, maka Mayjen TNI Farid telah menginstruksikan akan memberikan tindak tegas, agar tidak mencoreng nama institusi TNI.
"Kita akan lakukan proses hukum (bagi anggota yang terlibat politik praktis). Tapi, kesalahan personal jangan dijudge secara institusi, kan itu merugikan kita semua," jelas Farid.
Baca juga: Pangdam Brawijaya Warning Prajurit yang Terafiliasi Perguruan Silat
Jenderal TNI kelahiran Madura ini berharap mendapatkan dukungan dari insan media untuk menjalankan empat tugas dari pimpinan, yaitu pertama, membantu ketahanan pangan; kedua, TNI Manunggal Air. Lalu ketiga, membantu mengurangi stunting dan keempat, Babinsa masuk dapur.
"Babinsa masuk dapur ini untuk membantu masyarakat tercukupi gizinya. Jika ada yang tidak tercukupi, kami akan komunikasi ke pemerintah daerah setempat untuk membantu masyarakat," pungkas Farid.