jatimnow.com - Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma'ruf Amin meresmikan gedung Fakultas Kedokteran, Lab Anti-Doping dan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Universitas Negeri Surabaya Kamis (16/3/203).
Dalam kunjungan kerja Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak serta Rektor Unesa, Prof Nur Hasan
Wapres mengatakan bahwa dengan diresmikannya gedung tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Unesa yang sudah menjadi PTN BH untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi tanah air.
Baca juga: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah Raih Gelar Doktor dari Unesa
"Atlet ini memang harus dipersiapkan lewat desain besar olahraga nasional. Sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya dengar informasinya, tetapi banyak hal yang harus dibenahi salah satunya lewat Unesa ini yang menjadi sentra pembinaan dan menjadi sport science center," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Dengan adanya DBON atau SLOMPN ini diharapkan menjadikan Unesa sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), semakin banyak melahirkan program berkualitas guna menghasilkan atlet nasional.
"Nantinya para atlet ini diproyeksikan untuk menaklukan olimpiade di kancah internasional. Saya kira hasil dari program ini dapat kita lihat dalam waktu yang tidak lama lagi," tuturnya.
Baca juga: Semarak Unesa Ramadan Carnival Diserbu Ribuan Warga Surabaya
Kunjungan Ma'ruf Amin yang didampingi istri, Hj. Wury Estu Handayani sekaligus menghadiri pengukuhan putrinya, Prof. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum., yang dikukuhkan sebagai Guru Besar (Gubes) bidang Ilmu Hukum dan Bisnis Halal Unesa.
Pada kesempatan itu, Prof Siti Nur Azizah menyampaikan pidato pengukuhan berjudul "Jaminan Produk Halal melalui Audit Mutu Hukum Menuju Era Industri Halal".
Menurut perempuan yang juga sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unesa ini menyampaikan bahwa kebutuhan akan barang yang halal mutlak bagi kaum muslim sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi.
Baca juga: Ketika 4 Kampus di Jatim Serukan Pilpres 2024 Cacat Demokrasi
"Pembangunan industri halal ini memerlukan adanya jaminan produk halal. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal," ungkapnya.
Menurutnya, faktor harmonisasi dan sinkronisasi seluruh regulasi yang mengatur jaminan produk halal dalam sistem hukum bisnis Indonesia perlu segera dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari industri halal Indonesia.
"Dalam rangka melindungi konsumen muslim dibentuklah industri halal yang ternyata konsepnya sangat terkait dengan prinsip Hak Asasi Manusia sehingga industri halal bersifat lintas agama, bangsa maupun etnis. Konsep halal telah menjadi milik semua umat di dunia," bebernya.