jatimnow.com - Ratusan peserta memperebutkan 41 lowongan perangkat desa di Kabupaten Ponorogo. Sebelum menjalani seleksi, 165 orang bertemu dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Dalam pertemuan itu, Sugiri Sancoko menekankan bahwa perekrutan perangkat desa harus dilakukan secara fair.
Bupati yang akrab disapa Kang Giri ini mengaku beberapa rekrutmen sebelumnya dia tidak bisa ketemu peserta seleksi. Namun saat ini, sebelum tahapan seleksi dia meminta untuk bertemu langsung
Baca juga: 38 ASN Ponorogo Ajukan Cuti Besar 40 Hari untuk Tunaikan Ibadah Haji
"Saya sampaikan yang ikut seleksi perangkat desa harus siap bertarung. Artinya siap diterima dan siap tidak diterima," ujar orang nomor 1 di Bumi Reog ini.
Kang Giri menegaskan, ketika diterima harus benar-benar mengabdi. Menyumbangkan umur dan pikirannya untuk desa tempat mereka mengabdi.
"Harus fair. Dulu sudah fair tapi masih banyak yang menggunakan ini (uang)," kata Kang Giri sambil mengangkat tangan mengisyaratkan uang.
Saat bertemu, dia menegaskan rekrutmen kali ini harus sejujur mungkin. Tujuannya untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.
Baca juga: DPRD Ponorogo Bentuk Pansus Hibah Tanah untuk Kantor BPN
“Tahapan rekrutmen sebelumnya saya meminta untuk diperbaiki. Dilakukan se-fair mungkin. Saya imbau harus fair, jujur dan adil,” bebernya.
Untuk yang tidak siap pengabdi, dia meminta untuk mengurungkan niat dan mundur hari ini.
Plh Sekda Pemkab Ponorogo, Imam Basori menyebutkan mengumpulkan peserta rekrutmen perangkat desa untuk memberikan semacam transparansi dengan tahapan penjaringan perangkat desa.
“Yang hadir ini adalah peserta rekrutmen dari desa-desa di wilayah kecamatan yang sudah mencapai tahapan penetapan calon,” bebernya.
Baca juga: Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Bupati Ponorogo: Bukan Prestasi, Ini Kewajiban
Dia menekankan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di 12 desa yang berada pada 5 Kecamatan ditekankan untuk dilakukan se-fair mungkin.
“Kita berharap tidak ada lagi petung-petung lagi. Ada mekanisme sendiri juka ketahuan money politik. Nanti ditindaklanjuti berdasarkan laporan dan pengaduan,” pungkasnya. (ADV)