jatimnow.com - Komisi E DPRD Jawa Timur telah menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur. Rapat evaluasi pelaksanaan PPDB SMA/SMK 2023 serta polemik seragam sekolah mahal tersebut ditutup dengan usulan penyediaan seragam gratis di tahun 2024 nanti.
Usulan tersebut dicetuskan anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi di depan pimpinan Komisi E dan pejabat Dinas Pendidikan yang hadir. Karena, polemik 'bisnis seragam' tak dapat diselesaikan karena telah terjual dan dipakai para siswa.
"Jadi untuk mengobati kekecewaan siswa yang membeli seragam sekolah mahal, saya mengusulkan tahun 2024 nanti Pemprov Jatim harus menyediakan seragam gratis untuk siswa SMA dan SMK seluruh Jawa Timur,” kata Mathur, Senin (31/7/2023).
Baca juga: Program Makan Bergizi Diharapkan Bisa Serap Sayuran Lokal Mojokerto
Menurut Mathur, tahun 2019 dan 2020 lalu Pemprov Jatim pernah merencanakan seragam gratis dengan plot anggaran sekitar 130 Miliar untuk seluruh SMA/SMK di Jawa Timur. Namun rencana tersebut batal tanpa diketahui apa penyebabnya.
"Kalau tahun 2024 nanti dianggarkan lagi seragam gratis, mungkin dana yang dibutuhkan tidak sampai 170 Miliar, saya kira Pemprov Jatim sangat mampu,” jelas Mathur.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, Gubernur memiliki kewenangan melakukan upaya penganggaran untuk menjawab keresahan masyarakat dengan memberikan kain seragam gratis di tahun 2024.
"Kita sudahi saja penyelesaian soal seragam ini. Jangan menonaktifkan kepala kepala sekolah atau menakut-nakuti Kacabdin-kacabdin,” ujarnya
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD Jatim 2025, Belanja Daerah Rp29,6 Triliun
Kata Mathur, tidak ada salahnya bila Gubernur mengambil kebijakan menyediakan seragam gratis dibiayai APBD. Apalagi setiap tahun lanjutnya, selalu ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar. Bahkan bisa mencapai 4 triliun.
"Kenapa silpa yang besar tidak kita manfaakan untuk menuntaskan pendidikan Gratis berkualitas (Tistas) yang digembar gemborkan Gubernur selama ini, dengan penyediaan seragam gratis untuk siswa SMA-SMK,” katanya.
Sebagai anggota Banggar, Mathur mengaku siap untuk memasukkan usulan seragam gratis ini di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.
"Dinas Pendidikan saya minta juga untuk merubah usulan anggarannnya ke Bappeda dengan mengajukan seragam gratis di KUA PPAS tahun 2024 yang sekarang ini sedang dibahas,” pungkasnya.
Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim, Kader KSH Surabaya Sambat Gaji Kurang
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi usulan Komisi E tentang seragam gratis di tahun 2024.
"Kita sangat apresiasi usulan dari teman-teman komisi E karena menginisiasi di tahun 2024 untuk semua sekolah SMA.SMK, SLB diberikan seragam gratis,” ucap Aries.
Pj Wali Kota Batu ini akan segera melaporkan hal ini kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Serta ber koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jatim terkait kebutuhan dana seragam gratis.
"Dengan tentunya melihat fiskal pemerintah provinsi Jawa Timur, kalau fiskalnya mencukupi untuk membantu siswa Jawa Timur, kenapa tidak?" pungkas mantan Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan di Pemprov Jatim itu.