jatimnow.com - Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Bangkalan akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Namun sejumlah pihak masih keberatan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang dinilai tidak netral.
Salah satu bakal calon kepala desa (bacakades) Desa Langkap Kecamatan Burneh, R Abdul Wahid Saleh melalui kuasa hukumnya, Hendrayanto mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya P2KD yang dinilai tidak netral.
Baca juga: Ratusan Siswa SMKN 2 Bangkalan Salat Gaib untuk Tragedi SMK Lingga Kencana
Hal itu menyebabkan kliennya tidak masuk dalam bursa cakades di desa tersebut.
Bahkan, dua pengalaman kerja kliennya sebagai wakil ketua BPD Tanjung Jati, Kamal dan juga sebagai pensiunan TNI dicoret oleh panitia. Hal itu menyebabkan skor pada poin tersebut, kosong dan berakibat tidak masuk dalam bursa cakades.
Baca juga: Mentan Kunjungi Bangkalan untuk Genjot Pipanisasi, Target Kurangi Impor Beras
"P2KD saat ini diragukan objektifitasnya. Terbukti banyak laporan terhadap P2KD pada sejumlah desa yang mengalami sengketa," ujarnya, Selasa,(10/10).
Ia mengatakan, banyaknya sengketa di desa yang belum diselesaikan dikhawatirkan akan mengakibatkan polemik yang lebih besar saat pelaksanaan Pilkades. Sehingga, ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan evaluasi.
"Hal itu harus segera dievaluasi. Jangan sampai menunggu ada bentrok dulu baru ditangani," imbuhnya.
Baca juga: Film Guru Tugas Viral, Ketua MUI Bangkalan Beri Tanggapan
Ia juga menyayangkan adanya anggota Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) yang merangkap jabatan. Hal itu dinilai membuat kinerja TFPKD tidak fokus dan dikhawatirkan tidak bisa mengambil keputusan dengan baik.
"Rangkap jabatan itu dikhawatirkan akan mempengaruhi TFPKD saat mengambil keputusan sehingga itu juga harus dievaluasi," pungkasnya.