jatimnow.com - Dinilai mampu mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI.
Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan penerapan skema pengendalian inflasi di lingkup daerah/kota pada periode ketiga tahun 2023.
Kinerja apik dalam menekan laju inflasi ini juga berbuah pada digelontorkannya bantuan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenkeu kepada Pemkab Lamongan.
Baca juga: Adhy Karyono Dilantik jadi Pj Gubernur Jatim, Ingin Langsung Gas
Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi turut hadir dan menerima langsung bantuan insentif fiskal tersebut.
"Alhamdulillah Lamongan kembali diamanatkan penghargaan berupa insentif fiskal, yang mana bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap daerah yang berhasil menekan laju inflasi," tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi usai menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Senin (6/11/2023).
Baca juga: Adhy Karyono Resmi jadi Pj Gubernur Jatim, Tito: Saya Percaya Anda
Bupati Lamongan menyebut, sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian, bantuan ini akan difokuskan untuk pendanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas, seperti pendukung penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, dan peningkatan investasi.
"Kami berkomitmen akan menggunakan dana ini untuk mendukung program prioritas berkaitan dengan pengendalian laju inflasi di Kabupaten Lamongan. Yang mana sesuai dengan arahan Pak Menteri Dalam Negeri tadi saat rakor pengendalian inflasi dalam menghadapi resiko ketidakpastian global," kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini.
Saat memimpin rakor, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa bantuan insentif fiskal yang diberikan diyakini mampu mengendalikan inflasi global yang pada Oktober 2023 telah turun menjadi 2,56%.
Baca juga: Mendagri Tito Lantik Adhy Karyono Pj Gubernur Jatim Pagi Ini
"Pemberian insentif ini kami harapkan sebagai penambah laju pengendalian inflasi di seluruh daerah. Terutama kepada 34 pemerintah daerah yang telah berkinerja baik dalam mendukung pengendalian inflasi," ungkap Tito pada kegiatan yang dilakukan secara daring dan luring.
Diterangkan oleh Tito, daerah penerima insentif fiskal pada periode tiga ini telah memenuhi beberapa kriteria penilaian, mulai dari pelaksanaan upaya penekanan inflasi, kepatuhan penyiapan laporan kepada Kemendagri, peringkat inflasi yang merupakan capaian hasil, serta rasio realisasi belanja terhadap total belanja daerah.