jatimnow.com - Pedagang Pasar Baru Tuban mengadu kepada anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Nur Azis terkait kondisi yang semakin sepi. Penghasilan menurun membuat pedagang terpaksa berutang kepada rentenir dengan bunga tinggi untuk memutar roda perekonomian agar asap dapur terus mengepul.
Mendapat aduan tersebut, Nur Azis langsung meninjau ke Pasar Baru Tuban untuk mendengar keluhan dan tuntutan para pedagang.
"Beberapa waktu yang lalu saya menerima aduan dari para pedagang pasar terkait kondisi pasar yang sepi. Untuk itu, kemarin Minggu (12/11/2023) saya berkesempatan meninjau langsung ke lokasi. Dan memang betul kondisinya sepi, padahal di hari libur," ujar Nur Azis pada jatimnow.com, Senin (13/11/2023).
Baca juga: DPRD Jatim Setujui LKPJ Gubernur 2024
Caleg DPR RI dapil IX Tuban - Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengungkapkan ada beragam keluhan dan tututan dari para pedagang pasar baru yang disampaikan.
Pertama pedagang meminta Pemkab Tuban agar meninjau ulang pemberian izin untuk berdirinya ritel modern yang justru mematikan toko kelontong dan UMKM yang ada.
Kemudian para pedegang juga meminta agar kios sembako milik Pemkab Tuban yang ada di dalam pasar di pindah atau ditutup. Karena adanya kios itu justru membuat lapak para pedagang sepi, lantaran ada selisih harga lebih murah.
Baca juga: Komisi E DPRD Jatim Serukan Peningkatan Kualitas Sekolah Swasta
"Selain itu, pedagang minta pihak terkait agar menertibkan para pedagang dadakan yang membuka lapak di pasar (lokasi) bongkaran untuk dimasukan dalam pasar baru. Adanya pedagang dadakan itu justru membuat para konsumen enggan untuk masuk ke dalam pasar baru sehingga pasar jadi sepi," sambungnya.
Kondisi ini, lanjut Nur Azis harus menjadi perhatian Pemkab Tuban karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlu adanya kebijakan yang dapat meningkatkan geliat perekonomian dan UMKM.
"Karena kondisi pasar sepi, pedagang juga meminta ada keringanan atau subsidi untuk retribusi sewa di pasar baru, hingga meminta agar diberlakukan parkir gratis bagi para pembeli. Sebenarnya ada banyak hal yang disampaikan. Dalam hal ini pemerintah harus hadir, untuk memberikan kepastian dan berupaya menyejahterakan masyarakat," tandasnya.
Baca juga: DPRD Jatim Minta Pemprov Tindak Lanjuti Rekomendasi WTP dari BPK
Nur Azis berjanji akan mengawal dan mengupayakan agar tuntutan dari para pedagang dapat diakomodir.
"Kita akan bantu mengawal apa yang menjadi harapan, tuntutan dari para pedagang. Semoga dalam waktu dekat segera ada tindak lanjut dari Pemkab Tuban," pungkasnya.