jatimnow.com - Beberapa spanduk kritikan terpasang di depan pintu masuk Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru 3 Kota Malang, Jawa Timur, Senin (20/11/2023). Para mahasiswa mendesak pihak kampus untuk membenahi kondisi kampus yang terbengkalai.
Spanduk tersebut ada yang bertuliskan 'Katanya Kota Pendidikan Tapi Kampus Kami Hancur Kok ? Di Biarkan', 'Hak Dosen Aja Gak Terpenuhi Apalagi Hak Mahasiswa', 'Terlalu Sibuk Berpolitik, Sampai Lupa Ngurusi Politeknik #Save Poltekom' dan lainnya.
Memasuki ke dalam kampus, terlihat aktivitas perkuliahan tidak ada sama sekali. Ruang-ruang perkuliahan nampak kosong. Kondisi fisik bangunan nyaris seperti terbengkalai. Seperti, kanopi atau atap tengah antara dua gedung jebol. Beberapa titik lantai dan plafon juga rusak.
Baca juga: Ngalup Collaborative Network X Bangun Bangsa Ajari Disabilitas di Malang Bikin Logo
Salah satu mahasiswa, Mahbub Ubaidillah mengatakan, spanduk yang terpasang merupakan bentuk keresahan para mahasiswa terhadap kondisi kampus. Spanduk itu dipasang pada Minggu (19/11/2023).
Kemudian, aktivitas perkuliahan sudah tidak berjalan sejak Desember 2022 lalu. Namun, mahasiswa yang ada masih berjumlah puluhan orang.
"Perkuliahan hampir satu tahun tidak ada, terakhir Desember 2022. Sebenarnya, mahasiswanya masih ada, dibawah 60 orang. Kondisi fasilitas bangunan juga banyak yang hancur, seperti toilet, lantai hancur, asbes bolong," kata Abdillah, Senin (20/11/2023).
Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika itu menyampaikan, pihak kampus masih menerima mahasiswa baru pada tahun 2023 sejumlah 6 orang. Nasib, para mahasiswa baru itu juga terkatung-katung.
Baca juga: Teater Api Indonesia Raih Anugerah Sabda Budaya 2024, Kurator: Inspiratif!
"Penerimaan mahasiswa baru ada enam orang. Adik tingkat kita kasihan, enggak ada kuliah sama sekali," katanya.
Dia mengatakan, di Poltekom terdapat 4 program studi, yakni Teknik Mekatronika, Teknik Informatika, Teknik Telekomunikasi, Destinasi Wisata. Dulunya, kampus ini didirikan oleh Pemkot Malang saat Wali Kota Malang dijabat Peni Suparto.
Namun, adanya aturan bahwa APBD pemerintah daerah tidak boleh digunakan untuk kepentingan instansi seperti politeknik, maka pengelolaan Poltekom melalui yayasan.
Sepengetahuannya, permasalahan yang ada saat ini sudah terjadi sejak 2019 lalu, atau saat adanya pergantian kepengurusan yayasan.
Baca juga: Cagub Jatim Risma Optimistis Jeruk Malang Bisa Go Internasional
"Hak-hak kami tidak terpenuhi, banyak mata kuliah kami kosong. Kampus ini niat atau enggak, jadwal enggak ada, kegiatan-kegiatan tidak ada sama sekali," katanya.
Selain itu, pembayaran uang semester yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa tetap berjalan dengan rekening atas nama Politeknik Kota Malang. Uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa mulai dari Rp3 juta - Rp7 juta.
"Memahami kondisi kampus seperti ini, kami juga bingung akan tetap membayar SPP (uang semester), atau tidak untuk selanjutnya," katanya.