jatimnow.com - Ratusan anggota Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (Formas PeDe) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Tulungagung. Mereka meminta DPR RI untuk menggunakan hak angket guna mengaudit pelaksanaan Pemilu 2024.
Peserta aksi juga meminta anggota DPRD Tulungagung untuk ikut mendukung penggunaan hak angket.
Dengan membawa aneka poster serta keranda, massa memadati depang gedung DPRD Tulungagung. Mereka juga membentangkan berbagai poster bertulis. Seperti "Dukung Hak Angket", "Audit Lembaga Penyelenggara Pemilu", hingga "Bongkar Penyalahgunaan Bansos".
Baca juga: KPU Tulungagung Tetapkan Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD
Koordinator aksi, Nanang Rohmat mengatakan aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket. Mereka menilai selama proses Pemilu berlangsung terdapat sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.
"Aksi ini dalam rangka memberikan legitimasi dan dukungan kepada DPR RI yang sedang mengajukan hak angket terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya, Selasa (5/3/2024).
Pihaknya tidak lagi mempersoalkan hasil Pemilu 2024. Menurutnya siapapun yang akan menang dalam Pemilu tidak menjadi masalah. Akan tetapi mereka memersoalkan tentang proses Pemilu 2024 yang dianggap telah menciderai demokrasi Indonesia.
Baca juga: Golkar Kehilangan Jatah Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ini Daftar Caleg Lolos
"Kami menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dengan segala cara untuk memenangkan pasangan calon tertentu," terangnya.
Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan unjuk rasa dari Formas PeDe di depan Gedung DPRD Tulungagung. Diantaranya, ada indikasi cawe-cawe Presiden untuk memenangkan pasangan tertentu. Serta melakukan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih pasangan tertentu.
"Bahkan kami juga menyayangkan dugaan penyalahgunaan bansos serta penyelenggara Pemilu yang tidak netral," paparnya.
Baca juga: Inilah 19 Wajah Baru yang Akan Duduk di Kursi DPRD Tulungagung
Nanang menilai, KPU dan Bawaslu telah ikut dalam skenario penguasa untuk memenangkan pasangan tertentu. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan Mosi tidak percaya dan meminta DPR RI melakukan audit kepada KPU dan Bawaslu.
"Proses Pemilu 2024 telah diciderai oleh cawe-cawe negara untuk memenangkan pasangan tertentu. Maka kami minta DPR RI untuk menggunakan hak angketnya," pungkasnya.