jatimnow.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna pada Senin (6/5/2024) siang, yang menghasilkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk permohonan pemindahan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Pembentukan Pansus ini dilakukan usai penyampaian usulan persetujuan pemindahtanganan milik daerah. Pembentukan pansus ini direkomendasikan oleh 8 fraksi.
“Semua fraksi mengusulkan, sehingga kami bentuk pansus (panitia khusus),” ungkap Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, Senin (6/5/2024).
Baca juga: Ketua DPRD Ponorogo Bakal Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Pusat
Dia mengungkapkan bahwa dari 8 fraksi yang hadir, semua mengusulkan pembentukan pansus, setelah adanya usulan persetujuan pemindahtanganan milik daerah.
“Lahan yang dihibahkan itu untuk kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Ponorogo. Sebenarnya ada dua, satunya Polres Ponorogo,” tegasnya.
Baca juga: 7 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Pusat saat Audiensi dengan DPRD Ponorogo
Namun pengantar dari Bupati sementara hanya BPN Ponorogo. Lahan yang dihibahkan mencakup lahan di belakang kantor BPN, Jalan Pramuka, Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.
Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyatakan bahwa proses hibah tersebut masih dalam proses menunggu keputusan DPRD Ponorogo.
Baca juga: Komisi D DPRD Ponorogo Sidak Sekolah Rakyat, Temukan Urgensi Pagar Pembatas
“Yang dihibahkan tanah untuk kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Ponorogo. Lokasinya di Kelurahan Nologaten,” pungkasnya. (ADV)