jatimnow.com - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan 3 hal penting dalam laporan pandangan umum di arena Rakernas V, Ancol Jakarta yang akan ditutup Minggu (26/5/2024). Terkait sikap politik dalam negara demokrasi, ekonomi global dan Pilkada serentak.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur, MH Said Abdullah mengatakan, sudah melakukan evaluasi dan kajian untuk disampaikan melalu laporan pandangan Umum DPD-DPD dalam Rakernas V.
“Insya Allah kajian dari Jatim ini sama dengan kajian nasional (DPP) terkait tantangan kita ke depan,” jelas Said Abdullah, Sabtu (25/5/2024).
Baca juga: Kang Giri Dapat Surat Tugas Maju Pilkada Ponorogo 2024 dari Partai Demokrat
Ada 3 usulan Jawa Timur di Rakernas. Pertama, tentang erosi demokrasi yang harus terus didalami dan dicarikan jalan keluarnya.
“Karena PDI Perjuangan adalah yang menjaga nilai-nilai demokrasi sendiri,” sebutnya.
Said menjelaskan, perihal sejatinya Demokrasi itu terjemahannya bukan karena ada pemilu saja, tapi syarat-syarat demokrasi tidak terpenuhi. Menurut PDI Perjuangan, itu akan sangat membahayakan.
Bicara demokrasi itu tidak semata-mata masyarakat disuruh nyoblos saat pemilu lalu selesai. Tapi prasyarat demokrasi l harus dimunculkan. Etik harus ada, transparasi proses juga harus akuntable.
Baca juga: PDI Perjuangan Belum Prioritaskan Pilgub Jatim, Fokus Kota dan Kabupaten
“Tidak bisa lagi kita menyatakan negara demokrasi, tapi proses pemilihan umum yang benar tidak terlalui. PDIP akan menjaga itu,” terangnya.
Kedua adalah dari aspek ekonomi. Harus diakui eskalasi geopolitik global saat ini tidak bisa dihindari. Misalnya, krisis pangan.
“Karena kalau itu terjadi, seluruh harga komoditas global akan bergejolak. Maka akan menghantam langsung perekonomian nasional dan moneter. Hari ini sudah kita rasakan itu,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.
Ketiga, lanjut Said, adalah menghadapi pilkada serentak seluruh indonesia. Di Jawa Timur, pihaknya sudah wanti-wanti kepada seluruh pengurus DPD dan DPC, agar meLakukan kerja sama seluas-luasnya dengan seluruh elemen partai politik.
Baca juga: Hasto Singgung Nama Risma untuk Pilgub Jatim 2024
“Tapi satu yang tidak boleh adalah transaksional kursi di DPRD,” tegasnya.
Said menjelaskan, apa itu transaksional kursi DPRD. Misal, ada partai tertentu punya kursi 5, lalu dihargai per kursi Rp1 miliar, baru mau melakukan kerja sama politik.
“Kalau itu yang terjadi itu namanya mencederai demokrasi dan bunuh diri politik. Dan kawan-kawan, saya minta tolong dicermati juga kerja sama partai politik dalam pilkada, jangan sampai terjadi transaksional,” pungkas Ketua DPP PDIP.