jatimnow.com - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan meminta semua pihak terkait menyiapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan semestinya. Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pilkada Kota Malang Tahun 2024 Bersama Forkopimda digelar di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Rabu (18/9/2024).
Hadir seluruh pihak, baik KPU, Bawaslu, DPRD Kota Malang, TNI, Polri, Camat, Lurah dan lainnya. Rakor digelar untuk mengantisipasi persoalan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Pj Iwan menaruh perhatian terkait logistik Pilkada, mulai dari pengamanan hingga dapat terdistribusikan ke seluruh TPS.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Dukung Perkembangan Gim Lokal Lewat MCC
"Kapan logistik itu akan didistribusikan, bagaimana pengawalan distribusi itu kepada petugas-petugas di KPPS, bagaimana tempat penyimpanan logistiknya, bagaimana nanti setelah tempat pengamanan logistiknya ditaruh," kata Pj Iwan, Rabu (18/9/2024).
Tidak lupa, Pj Iwan juga memikirkan soal antisipasi kesehatan yang kurang dari petugas KPPS. Menurutnya, penting adanya pemberian suplemen vitamin bagi para petugas penyelenggara Pilkada di lapangan tersebut.
Baca juga: 3 Kali Raih SAKIP Predikat A, Pj Wali Kota Malang Apresiasi Kinerja Pemkot
Termasuk pelayanan kesehatan bagi petugas KPPS yang sakit karena bertugas. Dia berharap, seluruh petugas KPPS sudah tercover BPJS Kesehatan, sehingga apabila sakit tidak ada pengenaan biaya.
"Puskesmas dihadirkan untuk menjaga para petugas penyelenggara yang KPPS. KPPS itu sedang bekerja, ada yang sakit, itu harus kita handle. Bagaimana biayanya juga diatur. Masa mereka sudah bekerja, sakit, terus dikenakan biaya. Nah, ini juga akan kita diskusikan," jelasnya.
Pj Iwan juga ingin kesuksesan pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2024 tidak hanya berbicara terkait kondusivitas, kedamaian dan keamanan. Namun, juga memperhatikan pencapaian target terhadap partisipasi pemilih.
Baca juga: Deklarasi Kampanye Damai, Pj Wali Kota Malang: Kedepankan Kedewasaan Berpolitik
Salah satu hal yang dilakukan, yakni jemput bola perekaman E-KTP di sekolah SMA/ SMK sederajat.
"Sudah didata oleh Dukcapil, pelajar di tingkat SMA. Sehingga kita hadirkan juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Malang untuk mendata mana yang belum punya KTP, kalau perlu direkam di sekolahnya. Saya sudah perintahkan direkam sekolahnya, sehingga target capaian pemilih itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan," ungkapnya. (PRKPM)