jatimnow.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatum sedang menggodok tata tertib (Tatib) anggota dewan. Pansus Tatib ini mengemban harapan perbaikan kinerja dan citra DPRD Jatim.
Dua hal yang menjadi perhatian adalah tentang kehadiran dan baju dinas para wakil rakyat yang berkantor di Jalan Indrapura, Surabaya. Sorotan ini diungkap anggota DPRD Jatim Suli Da'im.
"Saya setuju Tatib ini untuk memperbaiki citra dewan Jatim yang sedang terpuruk," kata Suli Da'im, Senin (30/9/2024).
Baca juga: Program Makan Bergizi Diharapkan Bisa Serap Sayuran Lokal Mojokerto
Terkait kehadiran, Suli menyebut kehadiran fisik sangat penting untuk menyelesaikan masalah rakyat
"Menyangkut menyelesaikan persolan dan membangun sebuah komitmen akan kepentingan-kepentingan masyarakat yang disampaikan ke DPPR," tegas Suli Da'im.
"Apalagi untuk urusan pengambilan keputusan harus hadir fisik. Jangan cuman tanda tangan. Itupun kita gak tahu tanda tangannya asli atau diwakilkan," sindir politisi asal PAN ini.
Ia juga setuju dengan rencana jumlah baju dinas DPRD Jatim yang sekarang cukup 3 jenis saja, yaitu jas, safari dan batik.
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD Jatim 2025, Belanja Daerah Rp29,6 Triliun
"Bagus 'kan biar gak terlalu banyak baju resmi. Lagian bagus juga untuk menghemat anggaran. Biar untuk program masyarakat saja," kata Suli yang pernah jadi anggota DPRD Jatim periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019.
Sementara itu, anggota Pansus Tatib DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengaku kehadiran fisik memang seharusnya dilaksanakan. Saat ini harusnya tidak ada lagi anggota yang ada tanda tangannya namun tidak ada orangnya.
"Periode yang lalu kan boleh ikut secara online, berdasar kesepakatan. Tapi sekarang kan sudah tidak ada Covid lagi. Maka untuk Paripurna harus kehadiran fisik," tandas anggota Fraksi PKS ini.
Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim, Kader KSH Surabaya Sambat Gaji Kurang
"Sebab pada periode lalu, tanda tangannya ada tapi orangnya gak ada. Bilangnya di ruang fraksi, ruang komisi. Tapi kita kan gak tahu. Jadi ini harus jelas," sindirnya.
Lilik merasa malu dengan adanya oknum anggota nakal tersebut. Baginya, Paripurna itu penting dan dilihat oleh banyak kalangan, seperti pihak eksekutif, atau bahkan mahasiswa yang datang menyaksikan,
"Kalau melihat secara etika, kok gak etis rasanya," pungkasnya.