jatimnow.com – Ketua DPRD Surabaya Armuji sidak ke SMKN 1 Surabaya yang sebelumnya ada insiden kekerasan kepada muridnya. Pada saat itu, Armuji juga menanggapi tentang pungutan di luar biaya SPP.
SMKN 1 Surabaya memang diduga memiliki pungutan sekolah di luar biaya SPP. Hal tersebut disebutkan oleh para siswa. Pungutan itu mulai dari Rp 600 ribu untuk pembangunan parkir , atap lapangan indoor Rp 150 ribu, dan Dies Natalies sebesar Rp 150 ribu.
Menurut Armuji, mekanisme penarikan biaya tersebut sebelumnya pasti sudah mendapatkan persetujuan wali murid.
Baca juga: 2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
"Hal semacam itu tentunya harus dan sudah dirapatkan, di semua sekolah hal semacam juga ada. Kalau nggak setuju ya nggak mungkin ada tarikan," terang Armuji usai melakukan sidak, Kamis (27/9/2018).
Biasanya, lanjut dia, jika memang ada tarikan dimusyawarahkan dengan wali murid. Namun apabila hal tersebut sudah dilakukan, mungkin ada suatu miss komunikasi terhadap pihak sekolah wali murid dan siswa.
"Kita masih belum tahu, nanti ada audit dari BPK yang bisa mengetahui adanya kejanggalan atau pelanggaran. Kita serahkan ke dinas di provinsi karena ini wewenangnya mereka," ujarnya.
Sementara itu, Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Surabaya Asslamet mengatakan beberapa tuntutan dari siswa yakni mereka meminta adanya edaran apabila ada pungutan, jam mengajar yang menurut siswa terlalu lama yakni yang seharusnya 8 jam menjadi 9 jam.
Baca juga: DPRD Ingin Proyek Penanganan Banjir Surabaya Rampung Agustus 2024
"Untuk keuangan yang memberatkan seperti lahan parkir sudah dibatalkan, mereka yang beraspirasi itu yang tidak paham atau belum mengetahui informasi tadi pagi. Apakah mereka itu pulang langsung atau keluyuran, ini amanah orang tua kalau misal kluyuran gak tepak, mending belajar di sini aja. Atau mungkin diganti ekstrakulikuler," imbuh Asslamet.
Selain itu, terkait lapangan parkir indoor dan dies natalies sudah disepakati oleh wali murid.
"Dies natalis itu kan acaranya OSIS sama ketua kelas yang mengundang apa yang mereka ingin tampilkan. Mungkin yang nggak setuju adanya wayang, itu kan buat guru-guru buat orang tua, melestarikan budaya juga. Mereka sudah sepakat," tandasnya.
Baca juga: Terima 2 Penghargaan dari Presiden, DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot