jatimnow.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan empat sektor pelayanan dasar tidak akan mengalami dampak signifikan dari adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Mas Dhito, sapaan akrabnya mengatakan salah satu sektor yang berdampak besar atas kebijakan tersebut adalah perjalanan dinas. Sehingga dalam periode keduanya, pelayanan dasar akan tetap dijalankan.
“Kurang lebih ada alokasi Rp39 miliar yang harus diefisiensi termasuk perjalanan dinas, tapi tidak mengurangi alokasi program yang harus dijalankan di periode kedua,” jelas Mas Dhito, (18/2/2025).
Baca juga: Rekam Jejak 4 Tahun Mas Dhito Pimpin Kabupaten Kediri
Dikatakan Mas Dhito empat pelayanan dasar yang tidak akan menerima dampak efisiensi tersebut adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial. Sebagaimana diketahui, sektor-sektor tersebut menjadi prioritas di periode keduanya.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut berpengaruh dengan pembangunan yang ada di wilayahnya. Salah satunya dengan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho. Dimana saat ini, bandara tersebut juga terus melakukan terobosan.
Baca juga: Mas Dhito Dilantik Bareng Bapaknya, Anies Baswedan: Ini Historis
Pihaknya mengatakan, pada 3 Maret mendatang direncanakan akan ada penerbangan langsung dari Bandara Dhoho ke Jeddah. Pihaknya berharap dengan adanya penerbangan tersebut bisa menarik berbagai maskapai untuk ikut beroperasi di bandara yang terletak di Barat Sungai Brantas itu.
“Saya berharap nanti bandara secara regulary beroperasi, dan itu perlu kolaborasi dengan kepala daerah sekitar dan Gubernur (Jawa Timur) terpilih, Ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Mas Dhito.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni menambahkan, beberapa program dan pembangunan yang telah direncakana tetap akan berjalan diantaranya pembangunan pasar dan stadion.
Baca juga: Jakarta Diguyur Hujan, Mas Dhito Tetap Semangat Ikuti Geladi Bersih Pelantikan
Pihaknya juga menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menyentuh gaji pegawai sehingga tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.
“Tidak ada efisiensi terkait belanja gaji pegawai, jadi tidak ada PHK bagi pegawai Pemkab Kediri,” terang Erfin.