jatimnow.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja.
Kepala Disnaker Lamongan, Moh. Zamroni menegaskan jika THR wajib diberikan oleh perusahaan paling lambat H-7 sebelum lebaran.
"Secara aturan THR wajid diberikan sepekan jelang lebaran, sejalan dengan itu kami membuka posko pengaduan," ungkapnya, Selasa (18/3/2025).
Baca juga: Pemkab Lamongan Anggarkan Rp72,5 Miliar untuk THR ASN, Cair Jumat
Posko pengaduan dibuka mulai hari ini di Kantor Disnaker Lamongan, Jl. Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan/Kabupaten Lamongan.
"Apabila ada hak-hak berkaitan dengan THR pekerja, bisa segera melapor akan segera kami tindaklanjuti," bebernya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Intruksikan Pengusaha Keluarkan THR H-7 Lebaran 2025
Ditegaskan Zamroni, bahwa sesuai rapat koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, posko ini wajib didirikan sebagai langkah melindungi hak-hak pekerja.
"Tentu tujuanya adalah agar nanti semua perusahaan bisa melaporkan apakan sudah memberi THR apa belum secata by name by data. Posko juga sekaligus tempat komunikasi koordinasi apabila ada pekerja yang mungkin tidak mendapat THR. Selanjutnya akan kita lakukan mediasi ke pengawas ketenagakerjaan," ujarnya.
Baca juga: THR ASN Ponorogo Cair Pekan Depan, Pemkab Siapkan Rp58 Miliar
Menanggapi perihal THR bagi mitra ojok online atau ojol, Zamroni menyebut bagi pelaku ojol lokal nantinya bisa melaporkan pemberian THR kepada mitra karena sesuai regulasi terbaru perusahaan ojek online umum maupun lokal wajib memberi THR.
"Ojol lokal lamongan, tentu harapan kita dari admin atau pemimpin perusahaan bisa melapor perihal status ketenagakerjaan. Kami harap bisa disesuaikan dengan prosentasi ojok online umum seperti Gojek maupun Grab," urainya.