jatimnow.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan positif dalam forum internasional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa. Dalam rangkaian The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16), Pemerintah Indonesia memaparkan pengalaman implementasi MBG sebagai contoh keterhubungan antara kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan yang inklusif.
Pada acara sampingan bertajuk “From Trade to Table: Leveraging Integrated Trade-Development to Ensure Sustainable and Resilient Food System and Nutrition Programs” pada 22 Oktober 2025, Indonesia menegaskan peran perdagangan sebagai pendorong stabilitas global dan nasional, yang harus sekaligus menjamin akses terhadap pangan bergizi, aman, beragam, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Ruddyard, menyampaikan bahwa MBG mencerminkan pendekatan pembangunan baru Indonesia yang menempatkan manusia dan ketahanan pangan sebagai inti strategi nasional.
Baca juga: Satgas MBG Kota Kediri Mantabkan Sinergi Lewat Rakor Percepatan Program
“Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi. Program ini memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Febrian, Senin (26/10/2025).
Ia menambahkan, pengalaman Indonesia sejalan dengan semangat UNCTAD 16 yang menekankan transformasi ekonomi berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pendekatan berbasis permintaan seperti MBG dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya untuk memastikan perdagangan berkontribusi pada kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan,” tegasnya.
Baca juga: Pemkab Tulungagung Minta Pengelola SPPG Terbuka dan Transparan
Program MBG dipandang sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen ketahanan pangan, penguatan UMKM, dan pembangunan inklusif. Melalui pendekatan demand-driven, MBG menciptakan permintaan terstruktur atas produk pangan lokal mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku UMKM. Permintaan yang stabil dan jangka panjang mendorong peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta pembentukan rantai pasok yang tangguh di daerah.
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa program ini juga memicu efek berantai (multiplier effect) bagi sektor lain.
“Selain pangan, MBG akan menggerakkan sektor industri pengolahan, konstruksi, keuangan, logistik hingga digital,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Gresik Resmikan SPPG Dapur Hibrid di Yayasan PPNU Trate
Merujuk data KADIN Indonesia tahun 2023, terdapat lebih dari 66 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Melalui ekosistem pasokan pangan MBG, pelaku UMKM dinilai memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dan tumbuh. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dalam forum ini, berbagai narasumber juga menyoroti tantangan ketahanan pangan domestik, seperti ketersediaan stok, stabilitas harga, serta peningkatan kapasitas produksi dan organisasi para pelaku usaha pangan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dan kemitraan swasta–pemerintah dinilai krusial untuk mewujudkan sistem pangan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
Acara yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dan PTRI Jenewa ini menghadirkan perwakilan UNCTAD, World Economic Forum (WEF), World Food Programme (WFP), Scaling Up Nutrition (SUN) Movement, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Para peserta sepakat pentingnya memperkuat kerja sama lintas negara dan lintas sektor untuk membangun sistem pangan global yang lebih stabil dan inklusif.