jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset untuk penyelenggara infrastruktur telekomunikasi dan informatika jaringan fiber optik.
Mendorong optimalisasi PAD tersebut, Bupati Hanindhito Himawan Pramana diwakili Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menghadiri rapat implementasi konsep sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (20/1/2026).
Rapat tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait implementasi Pasal 128B tentang besaran faktor penyesuaian sewa infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan BMD.
Baca juga: Kantor Pemkab Kediri Bakal Dilengkapi Hidran dan Alat Pendeteksi Api
Mbak Dewi menyampaikan, Pemerintah Kabupaten kediri berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan BMD, khususnya infrastruktur telekomunikasi dan informatika jaringan fiber optik bisa berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di Kabupaten Kediri, potensi PAD dari sewa BMD untuk fiber optik itu Rp6,4 miliar,” katanya.
Baca juga: Revitalisasi Pasar Ngadiluwih Molor, Pemkab Kediri Khawatir Aktivitas Pedagang Terganggu
Hanya saja, lanjut dia, pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak swasta tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Pasalnya, dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, disebutkan bilamana daerah belum ada saluran jaringan utilitas terpadu (SJUT) penyesuaian sewa hanya 0%.
“Akhirnya pendapatan daerah turun drastis, kita punya potensi Rp6,4 miliar tapi hasilnya di tahun 2024 hanya Rp225 juta dan di tahun 2025 (turun) di Rp80,8 juta,” ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Kediri Jadikan Patung Macan Putih sebagai Gerbang Wisata Desa Berkelanjutan
Kondisi serupa, menurut Mbak Dewi juga terjadi di berbagai daerah lain. Melalui forum diskusi yang dipimpin Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri perwakilan berbagai kementerian, termasuk asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi (Apjatel) tersebut pihaknya berharap nantinya ditemukan solusi tepat yang memberikan dampak bagi peningkatan PAD.
“Nantinya akan ada tindaklanjut, entah revisi atau apa yang memberikan win-win solution,” tandasnya.