jatimnow.com - Salam Lestari! Publik digegerkan oleh dugaan kelakuan Chairul Anwar, mantan Direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang menjabat selama dua periode (delapan tahun) sejak era Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menjabat selama dua periode tentu dinilai sebagai bentuk kepercayaan atas kinerjanya. Padahal, Chairul sama sekali tidak memiliki latar belakang konservasi.
Bahkan, saat sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pasuruan, ia juga sempat diindikasikan terlibat kasus korupsi, namun kasus tersebut kemudian menghilang di Kejaksaan.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Wisata Jatim: Telaga Sarangan Hujan, KBS-Taman Safari Cerah
Selama memimpin KBS, Chairul menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Pelaksana. Sementara itu, Badan Pengawas (Bawas) hanya menyisakan satu orang.
Sebuah lembaga konservasi besar dipimpin oleh seorang direktur yang tidak memahami konservasi, merangkap tiga jabatan strategis sekaligus, dan diawasi oleh seorang pengawas yang juga tidak memiliki pemahaman mengenai konservasi. Akibatnya, selama delapan tahun diduga terjadi korupsi dana jatah pakan satwa sebesar Rp10,2 miliar.
Salah siapa?
Ini merupakan tanggung jawab sekaligus kesalahan Pemerintah Kota Surabaya. Seharusnya para wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Surabaya memanggil dan meminta pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya atas persoalan tersebut.
Baca juga: Foto: Serunya Libur Lebaran di Kebun Binatang Surabaya
Hari ini, Pemerintah Kota Surabaya kembali membuka pendaftaran jabatan Direktur KBS. Ini merupakan kali keempat proses seleksi tersebut gagal menjaring direktur baru, sehingga hampir dua tahun posisi tersebut belum terisi secara definitif.
Saat ini, KBS dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang juga bukan berasal dari kalangan konservasi. Latar belakangnya adalah teknik, dan sebelumnya diketahui menerima proyek pembangunan gapura KBS dari Chairul dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.
Rekrutmen Direktur KBS kali ini dinilai tidak berbeda dengan sebelumnya. Tim seleksi juga bukan berasal dari kalangan konservasi sehingga dinilai tidak memahami seluk-beluk dunia kebun binatang. Apakah proses ini akan kembali melahirkan sosok "Chairul Anwar" yang baru?
Lagi-lagi, wakil rakyat di Komisi B DPRD Surabaya memilih diam. Awak media pun dinilai kurang memahami persoalan ini. Seharusnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai ujung tombak lembaga konservasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Baca juga: Gajah Gonzales Lepas dari Belenggu Rantai, Pengamat Puji Respons Cepat BBKSDA
Namun, bagaimana mungkin hal itu dapat diharapkan apabila Menteri Kehutanan sendiri, menurut penulis, bukan berasal dari kalangan ahli konservasi atau kehutanan, melainkan lebih dikenal sebagai ahli "ke-Tuhanan", hobi bermain gaple (domino), dan mengumpulkan amplop.
"Among Satwa Amrih Lestari"
Kau Peduli, Aku Lestari
Penulis: Singky Soewadji
Pemerhati Satwa Liar
Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI)