jatimnow.com – Di era pusaran teknologi digital saat ini, setiap pernyataan pejabat negara dengan sangat cepat dan masif menjadi konsumsi masyarakat luas. Oleh karena itu, penyampaian kebijakan tidak cukup hanya bermodal substansi pesan yang baik, tetapi mutlak membutuhkan pemilihan diksi yang tepat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Dr. Suko Widodo, menegaskan bahwa penggunaan diksi bagi seorang pemimpin bukanlah sekadar gaya berbicara. Kesalahan memilih kata justru berpotensi menimbulkan kontroversi yang mengaburkan esensi kebijakan itu sendiri.
“Kontroversi sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan komunikasi personal,” kata Suko, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: IJTI Korda Surabaya Tegaskan Jurnalis sebagai Pilar Demokrasi, Tolak Stigma 'Londo Ireng'
Suko mengingatkan para elite politik dan pemerintahan bahwa ketika berada di ruang publik, mereka tidak lagi berbicara atas nama perorangan. Setiap ucapan yang dilontarkan membawa marwah institusi sekaligus representasi citra negara di mata masyarakat.
Komunikasi yang impulsif, tidak terukur, dan mengabaikan etika akan sangat berbahaya karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Komunikasi yang tidak terukur akan menggeser perhatian masyarakat dari pembahasan substansi kebijakan menuju perdebatan akibat polemik pilihan kata. Baik dalam pergaulan internasional maupun domestik, ada etika yang harus dijaga teguh,” urainya.
Baca juga: Jurnalis dan LPM Soloraya Tolak Stigma 'Londo Ireng', Sebut Ancam Demokrasi
Sebagai figur milik masyarakat yang tak lepas dari sorotan, pejabat dituntut untuk memiliki tanggung jawab etis dalam kebebasan berpendapat. Suko menyarankan agar komunikasi publik idealnya harus memenuhi beberapa kriteria dasar.
Antara lain, pesan yang disampaikan tidak bias dan mampu memecahkan persoalan, bukan memperkeruh keadaan. Kemudian, informasi bersumber pada data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Selain itu, diksi yang dipilih juga sebaiknya tidak mengandung unsur perpecahan, diskriminatif, atau menyinggung kelompok tertentu di tengah masyarakat. Setiap pernyataan harus murni untuk melayani dan meredam kebingungan publik.
Baca juga: Puluhan Jurnalis Blitar Gelar Aksi dan Tuntut Permintaan Maaf Prabowo Subianto
Suko menekankan bahwa pesan yang dibalut dengan diksi dan bahasa beretika akan jauh lebih mudah diterima dan diresapi oleh masyarakat arus bawah.
“Dalam ruang publik, prinsip utama yang sebaiknya dipegang oleh para pemimpin adalah: berpikir sebelum berbicara, mengutamakan substansi daripada sensasi, dan menjadikan etika komunikasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan,” pungkasnya.