jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong percepatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Selain mengejar target, sistem pendataan di lapangan juga minta segera dibenahi agar hasil pemeriksaan tak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan dasar penanganan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat memimpin evaluasi pelaksanaan PKG bersama Dinas Kesehatan, seluruh kepala Puskesmas, serta instansi terkait di Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, capaian PKG Kabupaten Gresik hingga Agustus 2026 baru menyentuh 28,8 persen dari target 46 persen hingga Desember mendatang. Sementara untuk kelompok anak sekolah, realisasinya sudah mencapai 57 persen.
Baca juga: Sambut HUT RI, PWI Gresik dan KSOP Bersinergi Gelar Fun Football Kemerdekaan
Wabup Alif meminta kendala teknis administrasi dan entri data yang selama ini melambatkan pelaporan segera diselesaikan.
"Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru jadi hambatan. Item pemeriksaannya sudah jelas. Saya kira sistem inputnya bisa dibuat lebih sederhana, mudah digunakan lewat HP, lalu disinkronkan dengan aplikasi Satu Sehat," ujarnya.
Ia juga meminta Dinkes menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, hingga anggaran berbasis data riil hasil evaluasi agar tepat sasaran.
Tak hanya membenahi sistem pendataan, Wabup Alif menyoroti pentingnya alur pelayanan dari sisi masyarakat, mulai dari sosialisasi hingga tindak lanjut medis. Menurutnya, Puskesmas tidak boleh bekerja sendirian.
"Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, hingga Posyandu bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi PKG," jelasnya.
Baca juga: Angka Kasus Meningkat, Eyelink Group Gagas Gerakan Sadar Mata
Ia mewajibkan setiap Puskesmas mengantongi data dasar sasaran PKG yang detail hingga level desa. Data ini harus memuat jumlah warga yang diperiksa, temuan masalah kesehatan (seperti stunting), hingga kepastian warga mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Langkah ini penting untuk mencegah masalah kesehatan sejak dini. Wabup Alif mencontohkan adanya temuan lulusan SMA/SMK di Gresik yang gagal lolos seleksi kerja akibat terdeteksi menderita diabetes dan hipertensi saat medical check-up.
"Jangan sampai anak-anak kita gagal masuk dunia kerja karena masalah kesehatan yang sebenarnya bisa kita deteksi dan tangani sejak awal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Mukhibatul Khusnah, menjelaskan bahwa pelayanan PKG sejatinya sudah berjalan di seluruh Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu. Namun, pelaporan realisasi kerap terkendala gangguan teknis pada sistem aplikasi entri data.
Baca juga: Menang Telak, Gresik Juarai Grup E PKDI Cup 2026
"Data yang dimasukkan nakes tidak selalu langsung tercatat di sistem, sehingga angka capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan kerja di lapangan," ungkap Khusnah.
Selain masalah server, terbatasnya SDM juga menjadi tantangan karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus membagi fokus antara pelayanan pasien dan menginput data ke berbagai aplikasi program pemerintah.
Untuk mengejar target hingga akhir tahun, Dinkes Gresik berjanji akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.