jatimnow.com - Dukungan terhadap KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguat menjelang Muktamar ke-35 NU. Respons positif muncul dalam rangkaian silaturahim dengan pengurus NU dari Aceh hingga Sulawesi dan Gorontalo.
Dalam pertemuan dengan jajaran PWNU dan PCNU, Gus Rozin menyampaikan gagasan penguatan organisasi yang bertumpu pada struktur NU di daerah, pesantren, serta jamaah.
Sejumlah pengurus NU di Aceh menilai pengalaman Gus Rozin menjadi salah satu modal kepemimpinan yang relevan untuk membawa organisasi ke depan. Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh Tengku Haji Faisal Ali mengatakan rekam jejak Gus Rozin dalam mengelola organisasi telah teruji di berbagai jenjang kepengurusan.
Baca juga: Gus Rozin Keliling Bawa Gagasan Persatuan dan Kemandirian NU Menuju Abad Kedua
“Perjuangan yang berada di bawah komando Gus Rozin tentu tidak perlu lagi diragukan. Kapasitas, pengalaman, serta kepiawaian beliau dalam memimpin organisasi telah teruji dalam berbagai situasi,” kata Faisal dalam pertemuan PWNU dan PCNU se-Aceh, 19 Agustus 2026.
Respons serupa disampaikan sejumlah pengurus cabang NU di Aceh. Rais Syuriyah PCNU Bener Meriah menilai Gus Rozin memiliki loyalitas, sikap baik, dan komitmen terhadap pengabdian di NU.
Sementara Rais Syuriyah PCNU Aceh Tengah menekankan pentingnya menjadikan pesantren sebagai salah satu basis utama penguatan organisasi. Ia juga mendorong komitmen yang lebih konkret terhadap pesantren jika Gus Rozin mendapat amanah memimpin PBNU.
Konsolidasi tidak berhenti di Aceh. Dalam pertemuan dengan pengurus NU di Sulawesi dan Gorontalo, Gus Rozin membawa gagasan mengenai penguatan struktur organisasi, pesantren, jamaah, hingga kemandirian NU.
Ia menawarkan pola hubungan PBNU dengan struktur NU di daerah yang lebih berperan sebagai penghubung, penguat, dan pembuka akses. Menurut Gus Rozin, keberhasilan yang sudah dicapai sebuah cabang seharusnya dapat menjadi model bagi cabang lain.
“Kalau satu PCNU sudah berhasil di satu bidang, PCNU lain tidak harus memulai semuanya dari nol,” ujar Gus Rozin.
Menurut dia, PBNU tidak perlu mengambil alih seluruh pekerjaan yang berlangsung di daerah. Peran pusat justru diarahkan untuk mempertemukan potensi, membuka akses, memberikan pendampingan, serta meningkatkan kapasitas organisasi di tingkat bawah.
“NU tidak akan besar kalau yang kuat hanya PBNU. Yang harus kita kuatkan justru cabang-cabangnya, pesantrennya, jamaahnya. Kalau mereka kuat, dengan sendirinya NU juga akan kuat,” katanya.
Gagasan tersebut menempatkan penguatan struktur akar rumput sebagai salah satu agenda utama yang ditawarkan Gus Rozin. Ia memandang kekuatan NU tidak hanya ditentukan oleh soliditas PBNU, tetapi juga oleh kemampuan cabang, pesantren, lembaga pendidikan, dan jamaah untuk tumbuh secara mandiri.
Model yang ditawarkan juga membuka ruang pertukaran pengalaman antardaerah. Program yang berhasil di satu cabang dapat direplikasi di tempat lain, sementara persoalan di tingkat bawah dapat ditangani melalui kolaborasi dan pendampingan.
Dukungan terhadap Gus Rozin tidak terlepas dari perjalanan panjangnya di lingkungan NU. Ia pernah menjadi Pengurus Pusat IPNU, Pengurus Pusat GP Ansor, Wakil Ketua LP Ma'arif PBNU, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ketua RMI PBNU, Mustasyar PCNU Kabupaten Pati, hingga Katib Syuriyah PBNU.
Baca juga: Ribuan Nahdliyin Gelar Istighosah Jelang Muktamar NU di Jombang
Gus Rozin kini menjabat Ketua PWNU Jawa Tengah periode 2024–2029 sekaligus Ketua Majelis Masyayikh.
Pesantren menjadi salah satu bidang yang menonjol dalam rekam pengabdiannya. Saat memimpin RMI PBNU, ia terlibat dalam sejumlah agenda penguatan pesantren dan santri, termasuk pengawalan lahirnya Undang-Undang Pesantren, Liga Santri Nasional, Gerakan Ayo Mondok, serta berbagai program peningkatan kapasitas pesantren.
Perhatian terhadap pesantren berlanjut melalui Majelis Masyayikh. Di lembaga itu, Gus Rozin terlibat dalam penguatan mutu pendidikan pesantren dan Ma'had Aly serta memperjuangkan kepentingan pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.
Bagi Gus Rozin, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan yang tumbuh dalam tradisi NU. Pesantren merupakan bagian dari ekosistem NU sekaligus salah satu fondasi keberlanjutan organisasi.
Karena itu, penguatan pesantren ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat NU secara keseluruhan.
Gus Rozin mengatakan keputusannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak diambil secara terburu-buru. Ia mengaku telah melalui proses perenungan, istikharah, dan pertimbangan panjang sebelum memutuskan ikut dalam kontestasi kepemimpinan NU.
“Saya ingin proses ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menentukan arah NU ke depan,” ujarnya.
Baca juga: Polres Jombang Siapkan Skema Pengamanan Istighotsah Akbar Pra-Muktamar NU
Dalam pencalonannya, Gus Rozin membawa konsep kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan organisasi dari bawah. Cabang, pesantren, jamaah, serta wilayah yang dinilai belum memperoleh perhatian optimal menjadi bagian dari fokus yang ingin diperkuat.
Menurut dia, PBNU tetap membutuhkan struktur pusat yang kuat. Namun, kekuatan itu harus berjalan beriringan dengan kemampuan organisasi di daerah untuk berkembang, berinovasi, dan memberikan manfaat langsung kepada jamaah.
Dengan pendekatan tersebut, PBNU diharapkan tidak hanya menjadi pusat pengambilan keputusan, tetapi juga simpul yang menghubungkan berbagai potensi NU di seluruh Indonesia.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi itu akan menjadi momentum untuk menentukan kepemimpinan PBNU sekaligus merumuskan arah NU menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Penguatan struktur organisasi, pesantren, pendidikan, jamaah, kemandirian organisasi, hingga peran NU dalam kehidupan kebangsaan menjadi sejumlah isu yang akan mewarnai dinamika muktamar.
Dalam konteks itu, pencalonan Gus Rozin menjadi salah satu bagian dari konsolidasi menjelang muktamar. Dukungan dari sejumlah daerah menunjukkan dinamika kepemimpinan NU terus bergerak sebelum peserta Muktamar NU memberikan amanah untuk periode kepengurusan berikutnya.