jatimnow.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (8/10/2026). Mereka membawa sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti dua persoalan utama, yakni transportasi laut dan minimnya pelayanan kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi ini merupakan tindak lanjut setelah permohonan audiensi AMPB dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya belum mendapat kepastian.
Baca juga: Gerbang UINSA Disegel, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa Tidak Bisa Masuk
Massa menilai persoalan transportasi dan kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat Bawean. Karena itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Koordinator aksi AMPB, Abdul Halim, mengatakan kedatangan mereka ke Kantor Gubernur Jatim bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Bawean.
“Kami datang membawa persoalan masyarakat Bawean. Ini bukan persoalan baru dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Kami ingin ada perhatian dan penyelesaian yang konkret dari pemerintah,” ujar Abdul Halim dalam aksi.
Menurut mahasiswa, persoalan transportasi laut menjadi salah satu kendala utama masyarakat Bawean dalam menjalankan aktivitas menuju Gresik maupun sebaliknya. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
Baca juga: Demo UINSA Hari Kedua Memanas, Komisi VIII DPR RI Upayakan Panggil Kemenag
Selain transportasi laut, AMPB menyoroti pelayanan kesehatan di Pulau Bawean. Mereka meminta pemerintah memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
Sebelumnya, AMPB telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Mahasiswa juga telah bertemu dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama pimpinan DPRD Gresik pada 30 September 2026.
Namun, mahasiswa kemudian membawa persoalan tersebut ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. AMPB menilai penyelesaian sejumlah persoalan di Bawean membutuhkan kebijakan dan koordinasi lintas kewenangan.
Baca juga: Mahasiswa Segel Gedung Rektorat UINSA, Desak Rektor Temui Massa
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini di tingkat kabupaten. Sekarang kami datang ke pemerintah provinsi karena masyarakat Bawean juga bagian dari Jawa Timur dan berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta Pemprov Jatim memberikan ruang audiensi agar persoalan yang mereka bawa dapat disampaikan secara langsung kepada pihak terkait.
Mereka berharap aksi tersebut tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi dilanjutkan dengan pembahasan dan tindak lanjut yang jelas terkait persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan di Bawean.