jatimnow.com - Pemerintah didorong untuk memberikan stimulus dan kelonggaran demi mewujudkan target penjualan rumah subsidi. Hal ini ditekankan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) terkait target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu di tahun 2026 ini.
Program FLPP merupakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh BP Tapera di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Program ini dikhususkan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah agar memiliki rumah pertama yang layak huni dan terjangkau.
Ketua Umum (Ketum) Himperra Ari Tri Priyono mengungkapkan, pemenuhan target FLPP pada tahun 2026 diakui cukup berat. Saat ini kata Ari FLPP baru berada di angka 170 ribu, dari target pemerintah di angka 350 ribu di akhir 2026 ini. Angka itu disebut cenderung stagnan, bahkan masih di bawah target tahun lalu yang mencapai angka 278 ribu.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja PT MAGI Manfaatkan MLT dan JMO
"Capaian kita drop jauh, bahkan dari tahun kemarin, apalagi ini targetnya 350 ribu. Saya sulit membayangkan ya, dari 170 ribu, ke 350 ribu, kecuali ada keajaiban dalam dua bulan ke depan," ujarnya saat menghadiri Rakernas Himperra se-Indonesia di Kota Batu, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi sulit di bidang properti terlihat dari banyaknya konsumen perumahan yang terpaksa oper kredit, atau menjual unit perumahan yang sudah dibelinya. Hal ini mempengaruhi cicilan perbankan yang juga dialihkan ke orang lain, sebagai pembeli baru.
Selain itu keinginan masyarakat membeli rumah sebenarnya juga ada, tapi secara realisasi justru menurun dibandingkan tahun lalu.
"Yang terjadi ini memang sungguh-sungguh tidak seperti biasanya. Masyarakat banyak yang perlu rumah, bedlocknya juga sangat banyak, keinginan masyarakat untuk beli rumah juga ada, tapi capaiannya sedikit," tuturnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa Edukasi MLT dan JMO ke Wings
"Menurut pandangan saya turunnya ada yang beli masyarakat kita. Terbukti banyak juga di bank-bank itu yang oper credit ya, sudah nyicil tapi dijual atau dijual ke orang lain," imbuhnya.
Himperra mendorong agar pemerintah, memberikan kelonggaran. Perlu adanya pembicaraan bersama antara pemerintah, perusahaan pengembang, dan perbankan, supaya target realisasi FLPP perumahan tahun 2026 sebanyak 350 ribu bisa terwujud.
"Mungkin nanti kita bicarakan. Lalu bagaimana di saat yang sulit ini, mungkin juga saya pikir pemerintah perlu merelaksasi lagi, bagaimana caranya agar demand kita ini tumbuh, demand kita ini buka lagi," terangnya.
"Saya mengusulkan, kalau untuk mencapai tahun ini sebisa mungkin pemerintah membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah ini untuk mampu membeli rumah. Dengan cara apa, mungkin dibantu memotong sebagian harganya," harapnya.
Baca juga: Pakuwon Group Gandeng BCA, Investasi Property Kian Mudah
Selain itu, DPP Himperra mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi, ia mendorong evaluasi skema bunga tetap pada KPR subsidi. Salah satu opsi yang disampaikan Ari adalah penerapan bunga flat selama 10 tahun pertama pada skema tertentu.
"Evaluasi diperlukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi debitur dan pola pelunasan pinjaman. Sebagian pembeli rumah subsidi, mampu melunasi kredit lebih cepat ketika kondisi ekonomi mereka membaik," pungkasnya.